Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Lantik BPD Sido Mukti, Bupati Edi Sebut Kemajuan Desa Ditentukan Sinergi Kades-BPD-Stakeholder

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai mitra

HUMASKAB KUKAR/PROKOM
LANTIK BPD - Wakil Bupati Kutai Kartanegara H Chairil Anwar melantik anggota BPD Desa Sido Mukti Kecamatan Muara Kaman Priode 2020 – 2026 di hamparan sawah Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Marsudiharja Desa Sidomukti, tengah pekan tadi. 

TENGGARONG - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan sebagai mitra Pemerintah Desa (Kepala Desa) dalam pembangunan desa.

"Maka, maju mundurnya pembangunan suatu desa sangat ditentukan oleh kerjasama yang harmonis dan sinergi antara pemerintahan desa dan BPD, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan bersama masyarakat desa," ungkap Wakil Bupati Kutai Kartanegara H Chairil Anwar saat membacakan amanat tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah, ketika melantik anggota BPD Desa Sido Mukti Kecamatan Muara Kaman Priode 2020 – 2026, yang berlangsung di hamparan sawah Gabungan Kelompok Tani Gapoktan Marsudiharja Desa Sidomukti, tengah pekan tadi.

Diharapkan BPD Sidomukti yang baru dilantik mampu mengemban tugas dan amanah. Sebagai mitra pemerintah desa, BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain itu, BPD juga mempunyai tugas menggali, menampung serta mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa serta melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wabup juga mengingatkan seluruh anggota BPD mengenai penyelarasan dan sinkronisasi prioritas dalam pembangunan desa dengan pemerintah kabupaten, yang harus dikawal oleh BPD. Antara lain terkait kemiskinan, gizi buruk atau stunting, air bersih dan sanitasi, ekonomi kerakyatan utamanya pertanian dalam arti luas, dan pariwisata, serta optimalisasi dan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam percepatan perekonomian desa.

"Mari kita bangun komunikasi dan koordinasi antara lembaga desa, baik pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa antara lain LPM, RT, PKK, karang taruna, posyandu dan lembaga adat desa. Sehingga akan muncul semangat kebersamaan dan gotong-royong dalam membangun desa," ujarnya, mengajak. (adv/prokom03)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved