Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Mediasi Sengketa Lahan Makroman, Komisi I Berharap Persoalan Diselesaikan Secara Musyawarah Mufakat

lhan sengketa itu dikerjakan PT MIL yang merupakan sub kontraktor yang beroperasi di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan.

HUMAS DPRD KALTIM
MEDIASI - Komisi I DPRD Kaltim memanggil pihak-pihak yang bersengketa dalam kepemlikan lahan di Makroman, Samarinda, Selasa (1/9/2020). Ini upaya dewan memediasi agar Alip Fernandes dengan PT Lana Harita Indonesia (LHI) bisa duduk bersama mencari solusi terbaik. 

CARI SOLUSI - Komisi I DPRD Kaltim saat memfasilitasi pertemuan antara Alip Fernandes dengan PT Lana Harita Indonesia (LHI) terkait kasus sengketa lahan di Makroman, Samarinda, Selasa (1/9).

SAMARINDA- Kasus sengketa lahan antara warga Kecamatan Makroman bernama Alip Fernandes dengan PT Lana Harita Indonesia (LHI) kini telah masuk ke DPRD Kaltim. Selasa (1/9) kemarin, Komisi I DPRD Kaltim memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersama mencari solusi terbaik.

Ketua Komisi I DPRD Kaltim Jahidin mengatakan, sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, sudah menjadi kewajibannya menerima aspirasi dan memberikan solusi terbaik. “Maka dari itu, kami memanggil pihak yang bersengketa untuk duduk bersama, menjelaskan pokok persoalan dan solusi terbaik seperti apa,” sebutnya.

Politisi PKB ini menjelaskan, pertemuan pihaknya bersama Alip Fernandes selaku pemilik lahan, dan PT LHI, serta PT. Mitra Indah Lestari (MIL) selaku subkon dari PT LHI untuk mencari solusi terbaik dengan mengedepankan musyawarah mufakat. “Kami di DPRD Kaltim hanya sebatas memfasilitasi. Mudah-mudahan dari pertemuan ada titik temunya,” harapnya.

Dari hasil pertemuan tersebut, Komisi I DPRD Kaltim menawarkan pihak terkait untuk membuat draft. Draft tersebut kata Jahidin nantinya akan dibahas pada rapat selanjutnya, berharap penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat.

“Tentu diharapkan perusahaan maupun pemilik lahan membuat suatu keputusan yang adil. Kalau ada kesepakatan, ya persoalan ini selesai dan dibuat berita acara perdamaiannya,” terang dia.

Wakil Rakyat dari Dapil Samarinda ini menyebutkan bahwa, kasus sengketa lahan tersebut diduga benar terjadi penyerobotan lahan milik warga. Meski demikian, perusahaan dinilai punya niat baik, dan bersedia membuka komunikasi dengan pemilik lahan.

Untuk diketahui, kasus sengketa lahan melibatkan antara Alip Fernandes dengan perusahaan tambang, PT LHI. Kuasa Hukum PT LHI, Parasian Simanungkalit meyebutkan, Alip yang didukung Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur Kalimantan Utara (LPADKT-KU) telah melakukan tindakan penghentian aktivitas penambangan di lokasi yang diklaim milik PT LHI, dan dikerjakan PT MIL yang merupakan sub kontraktor yang beroperasi di Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan.

Pernyataan itu pun menuai reaksi dari Alip Fernandes yang diwakili penasehat hukumnya, Suen Redy Nababan. Suen menegaskan bahwa tindakan di lapangan itu tidak melawan hukum. Dirinya juga meluruskan bahwa pihaknya tidak menyandera alat berat yang ada di lokasi, melainkan mengamankan alat berat tersebut. (adv/hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved