Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Pemkab Terbitkan Perbup Protokol Kesehatan, Pelanggar Diancam Tahan KTP hingga Cabut Izin Usaha

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kabupaten Kukar, Ismed, mengatakan hal itu sebagai upaya

HUMASKAB KUKAR/PROKOM
PANTAU WARGA - Bupati Kukar Edi Damansyah saat akan melihat langsung aktivitas warganya saat pandemi Covid-19. 

TENGGARONG - Sebagai upaya pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Kabupaten Kukar, Ismed, mengatakan hal itu sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang telah diundangkan tanggal 27 Agustus 2020 dan dilakukan masa percobaan selama tujuh hari.

"Tujuannya ialah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, partisipasi semua unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penerapan protokol kesehatan, serta memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pencegahan dan pengendalian Covid-19," ujar Ismed saat dihubungi, Selasa (1/9), dan menunjukkan Perbup tersebut.

Ismed menyebutkan, subjek pengaturan meliputi antara lain untuk perorangan harus memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan (4M). Untuk pelaku usaha, menyiapkan sarana 4M bagi karyawan dan pengunjung, serta pengelola atau penanggung jawab tempat tempat dan fasilitas umum yaitu menyediakan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung.

Adapun beberapa fasilitas umum yang dilakukan pengaturan dan menerapkan pedoman adaptasi kebiasaan baru, meliputi perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri. Kemudian sekolah/institusi pendidikan, tempat ibadah, terminal dan pelabuhan/dermaga.

Selanjutnya, transportasi umum dan perseorangan toko, toko obat, apotek, pasar modern, pasar tradisional dan pasar malam. Demikian juga dengan warung makan, rumah makan dan restoran, angkringan, café, pedagang kaki lima dan sejenisnya.

Tak ketinggalan perhotelan/penginapan lain yang sejenis, tempat pariwisata, pusat kebugaran, fasilitas pelayanan kesehatan. Diatur juga kegiatan di luar rumah, perjalanan ke luar daerah, dan penyelenggaraan acara sosial budaya, hiburan dan olah raga.

Peraturan Bupati juga memuat sanksi penegakan hukum yang dikenakan atas pelanggaran protokol kesehatan oleh perorangan dan pelaku usaha berupa kerja sosial, penahanan sementara kartu identitas pribadi, penghentian sementara operasional usaha, hingga pencabutan izin usaha, namun sebelum sanksi tersebut dikenakan akan dilakukan teguran lisan atau teguran tertulis.

"Perbup ini mulai berlaku setelah masa percobaan selama tujuh hari kalender, terhitung pada tanggal diundangkan. Yakni diundangkan tanggal 27 Agustus 2020," ujarnya. (adv/prokom)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved