Breaking News:

OPINI

Bahaya Mengintai di Tahapan Pilkada

Tahapan Pilkada pendaftaran bakal calon ke KPUD di sejumlah daerah memunculkan pertanyaan serius, “amankah Pilkada dari Covid-19?”

HO/Dok Pribadi
Dr Bambang Iswanto, Dekan Faultas Syariah IAIN Samarinda 

Bahaya Mengintai di Tahapan Pilkada

Oleh Bambang Iswanto*)

 Tahapan Pilkada pendaftaran bakal calon ke KPUD di sejumlah daerah memunculkan pertanyaan serius, “amankah Pilkada dari Covid-19?” Pertanyaan ini mengulang kembali pertanyaan serupa terkait kekhawatiran penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi beberapa waktu lalu.

Banyak pro dan kontra tentang waktu pelaksanaan Pilkada serentak. Apakah dilanjutkan atau ditunda sampai Indonesia aman dari ancaman covid-19.

Penolak Pilkada diselenggarakan pada Desember 2020, melihat pandemi sebagai ancaman terhadap keselamatan banyak orang. Bahkan diprediksi akan muncul ekses negatif penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Koordianator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby dan Ketua Network for Indonesian Democratic Society (Netfid Indonesia), Dahlia Umar, dua orang yang bersikeras menolak pilkada Desember.

Alwan menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu tidak mempertimbangkan aspek kesiapan pemilih. Dikatakannya pemilih tidak siap untuk berpikir melaksanakan pilkada 2020. Sedangkan Dahlia memengemukakan kekhawatiran bahwa pengambilan kebijakan  penyaluran bansos bisa menjadi alat kampanye terselebung para calon pejabat yang akan menciderai aspek keadilan dalam kontestasi. Senada dengan Dahlia, Laode M. Syarif menyebut bahwa banyak bantuan dibungkus dengan nama pejawat dan kampanye dilakukan dengan dana bantuan covid-19 yang sedang berjalan.

Di sisi lain pendukung pilkada dilaksanakan Desember 2020, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menangkis serangan yang kontra dengan menyebut bahwa opsi diundur pada maret 2021 atau September 2021 sekalipun tidak menjamin Indonesia sudah aman dari covid-19. Pendapat Tito dikuatkan oleh Ketua KPU Arif Budiman yang tetap menjalankan pilkada dengan kepastian, tidak selalu tarik mundur.

Menyikapi pro-kontra tersebut, DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu yang menyepakati bahwa Pilkada diselenggarakan pada bulan Desember. Dan tetap membuka opsi perubahan menimbang penyebaran covid-19. Pada 4 Mei 2020 Presiden Jokowi meneken Perpu Nomor 2 Tahun 2020 yang menetapkan Pilkada serentak dilakukan pada 9 Desember 2020 dengan tetap memberi ruang Pilkada diundur.

Walhasil, Perpu tersebut menjadi payung yuridis penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dengan beberapa persyaratan yang ketat pemberlakuan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada yang dimulai kembali tanggal 6 Juni. Komisi II dan Mendagri menyetujui Pilkada diselenggarakan  9 Desember. KPU membuat peraturan khusus terkait protokol kesehatan setelah menerima surat rekomendasi dari Gugus Tugas Covid-19 terkait pilkada.

KESELAMATAN ADALAH HUKUM TERTINGGI

Halaman
12
Editor: Achmad Bintoro
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved