Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Zona Kuning dan Hijau Dibolehkan Belajar Tatap Muka, Syarat Terapkan Protokol Kesehatan sangat Ketat

untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

HUMASKAB KUKAR/PROKOM
RAKOR PEMBELAJARAN - Asisten I Setkab Kukar Ahkmad Taufik Hidayat beserta kepala instansi terkait di ruang video conferensi lantai II Kantor Bupati Kukar, Rabu (2/9/2020) mengikuti rakor kebijakan pembelajaran di masa pandemi covid-19. Rapat virtual ini dilaksanakan Menteri Dikbud Nadiem Anwar Makarim bersama Mendagri Tito Karnavian dan diikuti para Kepala Daerah serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Indonesia. 

TENGGARONG – Pemerintah melakukan penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri terkait pelaksanaan pembelajaran di zona selain merah dan oranye, yakni di zona kuning dan hijau, untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Hal tersebut dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, secara virtual pada rapat koodinasi kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 bersama Menteri Dalam Negeri Muhamad Tito Karnavian, diikuti oleh Kepala Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Indonesia termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakni Asisten I Setkab Kukar Ahkmad Taufik Hidayat beserta kepala instansi terkait, di ruang video conferensi lantai II Kantor Bupati Kukar, Rabu (2/9) lalu.

Empat menteri yang menandatangani SKB adalah Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. SKB tersebut berisi tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19.

Lebih lanjut kata Nadiem, untuk meringankan kesulitan pembelajaran di masa Covid-19, maka sekolah atau guru bisa menggunakan kurikulum darurat dan modul pembelajaran yang telah disiapkan. “Tujuan dari kurikulum darurat ini adalah untuk mengurangi beban guru dalam melaksanakan kurikulum nasional dan siswa, dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas serta kelulusan,” ujarnya.

Kurikulum darurat disiapkan untuk semua jenjang, tak terkecuali bagi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD). Tujuan modul pembelajaran bagi PAUD dan SD adalah untuk meringankan dan menyederhanakan pembelajaran, karena pembelajaran jarak jauh dinilai sangat sulit bagi anak-anak usia PAUD dan SD. Modul ini berisi panduan untuk guru, pendamping (orang tua/wali) dan siswa.

Ia mengingatkan semua kepala daerah, agar selalu mengawasi dan mengingatkan kepada semua kepala sekolah mengizinkan penggunaan dana dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan, untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan selama pandemi Covid-19. BOS BOP hanya dapat digunakan untuk kegiatan dan pembelanjaan tertentu.

“Pertama untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah, kedua dana BOS serta BOP PAUD dan Kesetaraan dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lainnya termasuk alat pengukur suhu tubuh tembak (thermogun),”ungkapnya.

Kemendikbud juga akan memberikan bantuan kuota internet untuk memperlancar proses belajar mengajar bagi siswa dengan jumlah Rp 7,2 triliun bagi pelajar sebanyak 35 GB/bulan, guru 42 GB/bulan dan mahasiswa dan dosen 50 GB/bulan. ”Kepada satuan pendidikan harus melengkapi nomor handphone peserta didik yang aktif melalui Aplikasi Dapodik sebelum 11 September 2020,” ajaknya.

Sementara Kemendagri Muhamad Tito Karnavian mengingatkan ada sejumlah hal yang patut diperhatikan pemerintah daerah di zona hijau dan kuning. “Jika memilih pembelajaran tatap muka, sekolah yang melakukan tatap muka harus ada persiapan yang merujuk pada protokol kesehatan dan utama harus diingat, masyarakat rutin melakukan 3M menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan, untuk pemerintah daerah rutin melakukan 3T (testing, tracing dan treatment),” tegasnya.(adv/prokom06)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved