Virus Corona

SANKSI TEGAS MENANTI, Pemerintahan Jokowi Bikin Aturan Baru untuk PNS/ASN Terkait Wabah Covid-19

Mulai 7 September 2020, berlaku aturan baru bagi PNS atau ASN terkait wabah Virus Corona atau covid-19. Melanggar, sanksi tegas menanti

Editor: Syaiful Syafar
TRIBUNNEWS/HERUDIN
ILUSTRASI Peserta CPNS mengikuti seleksi kompetensi bidang (SKB) di kantor Badan Kepegawaian Negara, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Kabar terbaru, Pemerintahan Jokowi memberlakukan aturan ketat bagi PNS atau ASN masih terkait pandemi Virus Corona. Aturan tersebut berlaku mulai Senin (7/9/2020) dan ada sanksi tegas bagi yang melanggar. 

TRIBUNKALTIM.CO - Mulai 7 September 2020, berlaku aturan baru bagi PNS atau ASN terkait wabah Virus Corona atau covid-19. Melanggar, sanksi tegas menanti.

Pemerintahan Jokowi memberlakukan aturan baru bagi Pegawai Negeri Sipil ( PNS) atau Aparatur Sipil Negara ( ASN) terkait dengan pandemi covid-19 yang belum berakhir di Indonesia. 

Aturan baru itu diumumkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan RB), yang berlaku mulai Senin 7 September 2020.

Kemenpan RB memberlakukan aturan baru yang berbeda-beda tiap lokasi PNS atau ASN berada.

Ada perbedaan aturan bagi PNS di zona merah dan zona hijau Virus Corona.

Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang bekerja di wilayah zona merah atau berisiko tinggi pandemi covid 19 akan diizinkan bekerja dari rumah.

Baca juga: Jokowi Beri Peringatan ke PNS, TNI dan Polri, Singgung Politik Identitas di Pilkada Serentak 2020

Baca juga: DAFTAR! BUMN Asuransi Sosial TNI Polri dan PNS Kemenhan Buka 14 Lowongan, Cek Syarat Masuk PT ASABRI

Baca juga: Soal-soal SKB Tes CPNS 2019 Berbagai Formasi, dan Link Kisi-kisi Lengkap Materi Kompetensi Bidang

Baca juga: Jokowi Lanjutkan Kartu Prakerja, BLT BPJS, Bantuan UMKM dan Bansos Tunai 2021, Cara Daftarnya Mudah

Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo mengatakan, aturan baru itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) terkait sistem kerja baru bagi ASN.

Aturan yang sudah selesai dibahas itu, akan mulai diedarkan pada Senin, 7 September 2020.

"Seingat saya Jumat sore sudah selesai. Senin besok sudah diedarkan ke semua," kata Tjahjo Kumolo, Minggu (6/9/2020).

Salah satu yang diatur dalam edaran itu yakni daerah yang berisiko tinggi penyebaran covid-19 mewajibkan pegawainya mengatur jam kerja dengan pembagian 75 persen dari rumah atau work from home ( WFH).

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Berita Populer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved