Terungkap, Dua Pengakuan Ini yang Membuat Rocky Gerung Kritik Pedas Rencana Pemindahan IKN ke Kaltim

apakah ia masih kencang menentang rencana itu? Dan kalau pun iya, apa sesungguhnya yang melatari?

LAYAR TANGKAP WEBINAR
KRITIK IKN - Rocky Gerung saat menjadi salah satu narasumber dalam webinar "Filosofi dan Etis Lingkungan Kasus Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kalimantan Timur. Seminar ini digelar MajelisLingkungan Hidup (MLH) PW Muhammadiyah Kaltim. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Rocky Gerung selama ini dipersepsikan publik sebagai tokoh intelektual yang kurang mendukung rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim. Ia misalnya, pernah mempertanyakan urgensi pemindahan IKN tersebut.

Pernah pula ia menyebut dengan satire bahwa yang lebih tepat bagi Kaltim bukanlah ibu kota pemerintahan, bukan ibu kota negara. Melainkan ibu kota keajaiban dunia, karena Kaltim dengan hutan tropisnya yang masih tersisa telah jadi paru-paru bumi. Hal itu kontan saja membuat panas kuping masyarakat Kaltim. Beberapa tokoh Kaltim bereaksi.

Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK langsung bereaksi saat mendapat kesempatan satu panggung bersama dalam sebuah diskusi di Samarinda.

Itu ia ucapkan sekitar enam bulan lalu. Tapi bagaimana kini, apakah ia masih kencang menentang rencana itu? Dan kalau pun iya, apa sesungguhnya yang melatari? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu mengendap di banyak hati peserta webinar "Filsafat dan Etika Lingkungan Kasus Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kalimantan Timur", Jumat (11/9/2020) malam.

Bahkan beberapa hari sebelum pelaksanaan seminar digelar. Sebagian peserta yang umumnya orang-orang Kaltim dan mengetahui Rocky bakal menjadi salah satu pembicara, merasa penasaran. Tapi waktu yang terbatas, dan bahasan utamanya tentang etis pengelolaan SDA, tidak bisa semua pertanyaan-pertanyaan yang tersimpan itu terungkapkan.

Seminar digelar oleh Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PW Muhammadiyah Kaltim. Selain Rocky, pembicara lain adalah Irwan, anggota Komisi V DPR RI Dapil Kaltim. Pemantik diskusi Abdul Malik Usman, dosen filsafat UGM. Bertindak sebagai penanggap Ketua MLH PWM Kaltim Taufan Tirkaamiana dan KH Muhammad Haiban (Wakil Ketua MUI Kaltim). Diskusi dipandu seorang pegiat lingkungan Niel Makinuddin.

Taufan menangkap kegelisahan dan rasa ingin tahu masyarakat Kaltim, khususnya sebagian peserta seminar, maka begitu mendapat kesempatan untuk menanggapi, ia segera meminta pendapat Rocky soal rencana IKN di Kaltim dalam kacamata etis lingkungan.

"Bagaimana dipandang dari sisi etis lingkungan, terutama guna mengembalikan kejayaan hutan Kaltim. Saya tahu Anda kabarnya kurang mendukung, tapi saya ingin tahu langsung. Dan perlu dicatat, areal yang akan dijadikan sebagai ibu kota negara itu bukanlah areal hutan produksi, melainkan areal hutan tanaman indutri (HTI).

"Saya tidak menentang pemindahannya," aku Rocky. Dua kali dia menekan kalimat yang sama. Itu pengakuan pertama.

Sesaat hening. Seluruh peserta taksabar menunggu kalimat berikutnya. Mereka hafal betul bahwa ia tak akan berhenti dengan satu kalimat yang sepintas berbeda dengan persepsi publik yang terlanjur mengecap dia sebagai tokoh penentang rencana pemindahan IKN ke Kaltim.

"Yang saya tentang adalah cara Presiden memutuskan untuk pindah. Soalnya, beda itu. Kenapa? Karena Presiden putuskan pindah tanpa melalui Amdal (Analisis mengenai Dampak Lingkungan). Amdal itu baru dibuat setelah Jokowi membuat keputusan untuk pindah."

Artinya, sambung Rocky, presiden tidak mengerti bahwa fungsi amdal itu justru untuk mencegah terjadinya eksploitasi. Sehingga kalau lolos amdal maka itu artinya eksploitasi bisa dikendalikan. Itu logikanya. Sebab di mana pun hukum lingkungan di dunia, tugas amdal adalah untuk menghalangi semaksimal mungkin kerusakan lingkungan. Karena itu amdal harus ada di depan sebelum keputusan politik dibuat.

Baginya, keputusan presiden itu muter. Memutuskan pindah baru kemudian minta universitas melakukan kajian amdal. Bagaimana jadinya kalau misalnya, amdal menyatakan tidak layak lingkungan? Jadi, ini soal cara berpikir. Presiden disebutnya telah salah dengan menempatkan kereta di depan kuda. Padahal mestinya kuda berada di depan guna menarik kereta.

Mestinya, kata Rocky, Presiden melakukan proses pemindahan ibukota negara itu sesuai aturan lingkungan. Buat dulu kajian amdalnya, baru kemudian memutuskan mau pindah atau tidak.

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved