Terungkap, Dua Pengakuan Ini yang Membuat Rocky Gerung Kritik Pedas Rencana Pemindahan IKN ke Kaltim

apakah ia masih kencang menentang rencana itu? Dan kalau pun iya, apa sesungguhnya yang melatari?

LAYAR TANGKAP WEBINAR
KRITIK IKN - Rocky Gerung saat menjadi salah satu narasumber dalam webinar "Filosofi dan Etis Lingkungan Kasus Pengelolaan Sumberdaya Alam di Kalimantan Timur. Seminar ini digelar MajelisLingkungan Hidup (MLH) PW Muhammadiyah Kaltim. 

"Presiden kita buta huruf terhadap itu. Karenanya ia tidak memasukkan isu lingkungan ke dalam program Nawacita. Padahal dunia menuntut itu. Indonesia harusnya pahamkan legacy heritage bahwa kita adalah paru-paru dunia.

Pengakuan Rocky -- kalau boLeh ini disebut sebagai pengakuan mengapa ia bersikukuh kritis terhadap rencana pemindahan IKN ke Kaltim -- kedua, adalah dalih yang dipakai Presiden Jokowi.

Jokowi dengan cara yang disebut Rocky sebagai cara pragmatis, mengatakan 'ayo kita pindahkan ibukota dan Jakarta cukup dijadikan kota bisnis'. Narasi itulah yang beredar di publik. Dan dalih itu baginya, tidak beralasan.

"Padahal dia tahu begitu ibukota pindah, maka para pebisnis juga bakal ikut pindah ke Kalimantan. Kenapa? Ya, buat nyogok. Karena Indonesia memang belum bebas dari culture antikorupsi.

"Saya bertaruh begitu ibukota pindah, maka hari pertama, 100 private jet akan tiba di situ. Buat apa, ya buat nyogok karena korupsi juga akan pindah ke Kalimantan," kata Rocky yakin.

Resmi Ditunda

Pemerintahan Jokowi resmi menunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, Bappenas beber alasan. Itulah kabar terbaru dari pemerintah terkait rencana pembangunan IKN di IKN, setelah lama tidak terdengar progresnya.

Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia. Ditundanya pembangunan Ibu Kota Negara yang baru ini disampaikan Kepala Bappenas Soharso Monoarfa.

Pemerintah memutuskan menunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Alasannya, Pemerintah masih fokus pada upaya penanganan pandemi covid-19. "Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di hold (tunda)," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa di ruang rapat KK 1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Meski terjadi penundaan pembangunan, kata Suharso, pemerintah tetap melanjutkan segala persiapan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Kami tetap melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan," ucap Suharso.

Diketahui, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal sebesar Rp 1,5 triliun. Alokasi anggaran dukungan untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis ibu kota negara masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional yang dialokasikan sekitar Rp 831,40 miliar.

DPR Tunggu RUU IKN

Hingga saat ini, DPR RI masih menunggu RUU IKN usulan dari pemerintah. Hal itu diungkapkan Anggota DPR RI dari dapil Kaltim Rudy Masud. Kendati demikian, Rudy Masud optimistis setiap RUU yang diusulkan pemerintah bisa lebih cepat rampung dibanding inisiatif DPR.

 "Sampai detik ini belum diajukan. Jadi belum ada pembahasan," kata Rudy Masud, terkait RUU IKN.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved