Breaking News:

Pilkada Kukar

Bawaslu Kukar Sebut dalam Pilkada Masih Ada Kekosongan Hukum Soal Kotak Kosong

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara ( Pilbup Kukar ) Provinsi Kalimantan Timur dipastikan hanya terdapat satu pasangan.

TRIBUNKALTIM.CO/ARIS JONI
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar, Muhammad Rahman mengungkapkan, regulasi dalam pemilihan tersebut terkait adanya yang melakukan sosialisasi kolom kosong atau kotak kosong dianggapnya sah saja, selama pihak tersebut fokus pada sosialisasi kota kosong, Senin (14/9/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara ( Pilbup Kukar ) Provinsi Kalimantan Timur dipastikan hanya terdapat satu pasangan calon (Paslon) yang akan bertarung di Pilbup Kukar tahun 2020.

Dalam prosesnya, calon tunggal tersebut nantinya akan melawan kolom kosong atau yang biasa disebut kotak kosong pada proses pemilihan di TPS nantinya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar, Muhammad Rahman mengungkapkan, regulasi dalam pemilihan tersebut terkait adanya yang melakukan sosialisasi kolom kosong atau kotak kosong dianggapnya sah saja, selama pihak tersebut fokus pada sosialisasi kota kosong itu.

“Tidak ada larangan terkait mensosialisasikan kolom kosong,” ujarnya kepada TribunKaltim.co pada Senin (14/9/2020).

Baca Juga: Pembatasan Aktivitas Jam Malam Lantaran Pandemi Covid-19, Begini Tanggapan PHRI Samarinda

Baca Juga: Bangun Ibu Kota Negara, Penajam Paser Utara Strategis, Jadi Bahan Penelitian Universitas Pertahanan

Baca Juga: Kapal Ferry yang Tenggelam di Kutai Timur Ditarik Pemilik Kapal, Satu ABK Masih dalam Pencarian

Lanjut dia, adapun batasan atau larangan dalam pemilu itu, diantatanya menghina dasar negara, menghina calon lain, mengajak orang tidak memilih atau mengarahkan memilih calon tertentu.

“Secara regulasi di KPU itu kolom kosong itu sah, memilih kolom kosong itu sah,” tegasnya.

Namun ucap dia, saat ini untuk mengkampanyekan kolom kosong itu sah atau tidak, sementara proses mengkampanyekan kolom kosong saat ini belum ada, karena masih ada kekosongan hukum terkait kampanye kotak kosong di pemilihan kepala daerah.

Halaman
1234
Penulis: Aris Joni
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved