Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Komisi IV Tanyakan Bantuan Kuota Internet Siswa, Begini Jawaban Kepala Disdik Kaltim

Lebih lanjut, terkait bantuan tersebut Rusman meminta kejelasan mengenai biaya pendidikan daring (dalam jaringan) dimasa pandemi,

HUMAS DPRD KALTIM
PENDIDIKAN DARING - Rusman Ya'qub Ketua Komisi IV DPRD Kaltim memimpin rapat pembahasan biaya pendidikan daring melalui APBD-P 2020, bersama Dinas Pendidikan Kaltim baru-baru ini. 

SAMARINDA - Dibahas dalam Rapat Komisi IV DPRD Kaltim dengan Dinas Pendidikan, dampak pandemi covid-19 yang memberi efek domino di berbagai sektor, tak terkecuali bidang pendidikan menjadi pembahasan serius.

Sebab dampaknya mengharuskan siswa melaksanakan metode online dan membutuhkan penyediaan bantuan berupa kuota internet untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh tersebut.

Rapat yang digelar bersama Kepala Dinas Pendidikan beserta jajarannya tersebut dilaksanakan di ruang rapat Gedung E lantai 1 Kantor DPRD Kaltim, Rabu (9/9). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi IV Rusman Ya'qub. Selain Rusman, hadir pula Sekretaris Komisi IV Salehuddin, serta anggota komisi di antaranya Abdul Kadir Tappa, Fitri Maisyaroh, dan Jawad Sirajuddin.

Lebih lanjut, terkait bantuan tersebut Rusman meminta kejelasan mengenai biaya pendidikan daring (dalam jaringan) dimasa pandemi, kejelasan mengenai keluhan alokasi biaya yang harus berurusan ke induk pusat (provinsi) serta kaitannya dalam APBD Perubahan 2020.

Menanggapi hal itu, Anwar Sanusi Kepala Dinas Pendidikan Kaltim menyebut, masalah biaya pendidikan daring, akan dilakukan kerjasama dengan sejumlah provider. Sedangkan keputusan akhir yang diambil sesuai alokasi biaya daring yaitu pemberian pulsa dan kuota bagi pelajar.

Untuk titik fokus pemberiannya hanya dari jenjang SD hingga SMA, hanya untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) pemberiannya diberikan kepada orang tua siswanya. Untuk metode pembelajarannya, jika zona hijau atau kuning, dibolehkan belajar tatap muka, tetapi itupun arahan dari pusat harus persetujuan orang tua murid, karena kunci utamanya di orang tuanya.

Dalam forum yang sama, Fitri Maisyaroh menolak adanya pilihan diperbolehkannya sekolah tatap muka di zona hijau atau kuning dengan persetujuan orang tua. Ia khawatir jika pilihan ini menjadi opsi maka akan menjadi bumerang bagi orang tua siswa yang tidak memahami bahaya penularan covid-19.

"Saya justru khawatir jika orang tua menyetujui anaknya sekolah tatap muka, terlebih masih tingginya angka terkorfirmasi covid. Jangan sampai karena kegiatan belajar tatap muka anak-anak terpapar covid-19. Opsi ini sebenarnya bagus untuk diterapkan, hanya saja harus di evaluasi kembali dengan matang", terangnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kaltim yang juga rekan di Komisi IV Jawad Sirajuddin berharap pengoptimalan daring ini harus cepat diatasi. Ia mendorong untuk pengoptimalan Dinas Pendidikan lebih membuka ruang komunikasi dan koordinasi sehingga tidak hanya sendiri.(adv/hms5)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved