Breaking News:

Opini

Pilkada Serentak Aman dan Sehat saat Pandemi

GENDERANG Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 telah ditabuh. Para bakal pasangan calon (Paslon) kepala daerah telah mendaftar di Komisi Pe

TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
ILUSTRASI Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak saat membagikan masker kepada para pedagang dan supir angkot di terminal BP, Balikpapan, Kalimantan Timur. 

GENDERANG Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 telah ditabuh. Para bakal pasangan calon (Paslon) kepala daerah telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota. Tahun ini ada 261 kabupaten/kota dan sembilan provinsi, termasuk 12 kabupaten/kota dan satu provinsi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 menjadi kontestasi pilkada di tengah pandemi Covid-19. Hal ini tentu tidak mudah bagi KPU sebagai Lembaga pelaksana pilkada secara aman dan sehat. Ada sejumlah tahapan penyelenggaraan pilkada yang harus dilaksanakan dengan mengikuti Protokol Kesehatan, di antaranya mengindari pengerahan massa pendukung bagi bakal paslon.

Dalam praktiknya, saat pendaftaran bakal paslon, kemarin masih saja ditemukan pelanggaran, seperti aksi arak-arakan massa saat mengantar paslon ke kantor KPU. Kementerian Dalam Negeri telah mengumumkan ada 72 bakal paslon yang telah mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri karena melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada.

Sebanyak 72 bakal paslon itu terdiri dari satu gubernur, 35 bupati, lima walikota, 36 wakil bupati dan lima wakil walikota. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga menyatakan, ancaman sanksi tengah disiapkan bagi yang sudah ditegur tetapi masih melakukan pelanggaran. Opsi sanksi itu mulai penundaan pelantikan bagi pemenang yang melanggar hingga disiapkannya Pjs langsung dari pusat.

Upaya Kemendagri dan KPU memantau secara ketat kepatuhan para bakal paslon Pilkada di daerah membuat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan cepat terdeteksi dan mendapat teguran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kemendagri menerapkan prinsip stick and carrot atau reward n punishment dalam penegakan Protokol Covid-19 dalam tahapan-tahapan Pilkada. Para pelanggar ketentuan diberikan teguran yang diikuti oleh sanksi lebih berat bila pelanggaran berulang.

Masyarakat menginginkan pelaksanaan pilkada serentak di masa pandemi ini bisa berlangsung secara aman, damai, dan sehat. Penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi memang menambah kompleksitas bagi penyelenggara pilkada dan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah untuk memastikan keseluruhan prosesnya berjalan dengan lancar.

Pilkada di Tengah Pandemi

Munculnya gangguan keamanan sampai terjadinya konflik sosial dalam masyarakat merupakan tantangan bagi aparak keamanan dan penyelenggara pilkada. Menurut Siswo Hadi Sumantri,

Dekan Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan seperti dikutip dari sindonews.com, situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini dapat menjadi pemicu semakin besarnya potensi gangguan keamanan dan konflik sosial dalam masyarakat.

Halaman
123
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved