Breaking News:

OTT KPK di Kutai Timur

KPK Sidangkan Aditya Maharani dan Deky Aryanto Kasus Dugaan Suap Bupati Kutim Ismunandar via Daring

Aditya Maharani dan Deky Aryanto, dua dari tujuh tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur Provinsi Kalimantan

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menunjukkan tersangka beserta barang bukti saat konferensi pers terkait OTT Kutai Timur di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/7/2020). KPK resmi menahan Bupati Kutai Timur Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur yang juga Istri Bupati Encek Unguria, Kadis PU Kutai Timur Aswandini, Kepala Bapenda Kutai Timur Musyaffa, Kepala BPKAD Kutai Timur Suriansyah, Kontraktor Aditya Maharani, dan Decky Aryanto terkait dugaan kasus korupsi dalam bentuk penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan infrastruktur di lingkungan Kabupaten Kutai Timur tahun 2019-2020. 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTAAditya Maharani dan Deky Aryanto, dua dari tujuh tersangka kasus dugaan suap proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur telah dilimpahkan KPK RI ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) di Pengadilan Negeri Samarinda.

Keduanya kini sudah berstatus tahanan majelis hakim PN Tipikor Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Alasan pelimpahan ke Samarinda, menurut Wakil Ketua KPK RI, Nawawi Pamolango SH MH adalah kebijakan yang diambil KPK RI.

Untuk pertimbangan efektif dan efisien. Dibanding para saksi yang begitu banyak harus dibawa ke Jakarta dan perhitungan beban perkara tipikor bila diadili di Jakarta.

Baca Juga: Pembatasan Aktivitas Jam Malam Lantaran Pandemi Covid-19, Begini Tanggapan PHRI Samarinda

Baca Juga: Bangun Ibu Kota Negara, Penajam Paser Utara Strategis, Jadi Bahan Penelitian Universitas Pertahanan

Baca Juga: Kapal Ferry yang Tenggelam di Kutai Timur Ditarik Pemilik Kapal, Satu ABK Masih dalam Pencarian

“Ini memang kebijakan yang kami ambil. Paling tidak menjadi pembelajaran hukum di daerah. Selain pertimbangan efektif dan efisiennya suatu persidangan. Pelimpahan perkara di PN Tipikor Samarinda, salah satunya juga karena sesuai wilayah hukum tempat kejadian perkara atau locus delicti,” kata Nawawi melalui pesan WhatsApp yang diterima TribunKaltim.co, Selasa (15/9/2020).

Senada, juru bicara KPK RI Ali Fikri mengatakan sesuai hukum acara yang mengatur, perkara tersebut berada di daerah hukum PN Samarinda.

Sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah PN Tipikor Samarinda.

Halaman
1234
Penulis: Margaret Sarita
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved