Breaking News:

Bahas Opsi Penerima Pekan Depan, Pansus Covid-19 Terima Usulan Terkait Bansos

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Balilpapan, Syukri Wahid mengatakan, sejauh ini penyerapan anggaran sudah sampai 100 persen plus tambahan

TRIBUNKALTIM.CO, MIFTAH AULIA ANGGRAINI
Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Balilpapan, Syukri Wahid. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Sebagai laporan pansus, DPRD Balikpapan bersama BPKD Balikpapan akan membahas penggunaan anggaran Covid-19 pada Senin (21/9/20) pekan depan.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Balikpapan, Syukri Wahid mengatakan, sejauh ini penyerapan anggaran sudah sampai 100 persen plus tambahan. "Nah ini yang mau kita tanyakan dalam rapat nanti," ujarnya.

Rinciannya digunakan untuk jaring pengaman sosial yang sebelumnya sudah diselesaikan, yakni bansos dari bulan Maret, Mei, Juni dan Juli.

Menurut Syukri, bansos ini sudah tepat sasaran untuk mengcover 30 persen jumlah Kepala Keluarga (KK). Dengan realisasi sekitar 68 ribu KK, yang asal anggarannya dari APBD Balikpapan.

"Itu yang kami catat sumbernya bukan cuma dari APBD Balikpapan, ada juga dapat dari provinsi 18 ribu, kalau nggak salah. Maka totalnya itu sudah melebihi target," katanya.

Baca juga; Wakapolda Kaltim Pantau Langsung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Tahap I Bintara Polri 2020

Baca juga; Wakil Menteri Asal Kalimantan Alue Dohong, Hadiri Puncak HKAN di Bontang Kaltim

Sementara itu Syukri mencatat adanya wacana pemkot untuk menambah jaring pengaman sosial sampai akhir tahun.

Tapi memang diakuinya penerima bansos nanti tidak sebanyak bansos yang sudah dilakukan sebelumnya.

"Ini yang akan kita perjelas. Siapa penerimanya, berapa tambahannya," ungkapnya.

Ia berujar ada masukan dari para ketua RT. Bahwa untuk bansos selanjutnya tidak perlu mengurangi volume penerima, tapi mengurangi jumlah atau nilai bantuannya.

"Ini masukan yang bagus. Kemarin kami wacana berapa besaran dana tak terduga untuk ditambahkan lagi, kalau kita kurangi konten yang bisa tercover," urai Syukri.

"Kemarin memang ada 68 ribu KK. Berarti kalau kita ukur Rp 100 ribu per orang, maka kurang lebih Rp 8 miliar per bulan," sambungnya.

Laki-laki yang juga berprofesi sebagai dokter gigi ini menilai usulan tersebut cukup baik. Sehingga pihaknya punya beberapa opsi untuk dibahas dalam rapat nanti.

"Yang saya dengar dari 30 persen KK secara keseluruhan itu disortir lagi sampai dengan 30 persen. Pertanyaannya siapa yang dipilih, nah itu jangan sampai menjadi gejolak sosial yang sangat tinggi," imbuhnya. (TribunKaltim.co/ Miftah Aulia)

Penulis: Miftah Aulia Anggraini
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved