Breaking News:

Ketua KPU Samarinda Larang Bakal Calon Walikota Pasang Foto Presiden dan Wapres di APK

KPU Kota Samarinda menggelar sosialisasi persiapan kampanye pilkada di hotel Aston, Rabu (16/9/2020). Dalam sosialisasi tersebut membahas

TRIBUNKALTIM.CO/JINO PRAYUDI KARTONO
Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat menjelaskan tata cara pembuatan APK kepada awak media usai sosialisasi persiapan kampanye pilkada 2020 di Hotel Aston, Rabu (16/9/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- KPU Kota Samarinda menggelar sosialisasi persiapan kampanye pilkada di hotel Aston, Rabu (16/9/2020).

Dalam sosialisasi tersebut membahas apa saja yang boleh dan larangan selama masa kampanye pada 26 September mendatang, salah satunya pembuatan Alat Peraga Kampanye (APK).

Ketua KPU Samarinda Firman Hidayat mengatakan, ada beberapa aturan yang perlu dipatuhi berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2017 bagi bapaslon, salah satunya jumlah APK yang diperbolehkan dicetak oleh KPU ataupun paslon.

Misal untuk jumlah baliho, KPU Samarinda hanya mencetak lima buah baliho untuk tiap paslon. Kemudian bagi paslon yang mencetak di luar dari kewenangan KPU bisa mencetak 200 persen jumlah dari APK yang dicetak oleh KPU.

"Baliho paling banyak untuk KPU Samarinda mencetak lima untuk tingkat Kota Samarinda. Untuk bapaslon mencetak 200 persen dari jumlah paling banyak yang dibuat KPU jadi paling banyak paslon bisa mencetak 10," ucap Firman Hidayat.

Lalu desain APK dan bahan kampanye berasal dari tim paslon. Sehingga nantinya desain yang dibuat paslon sesuai apa yang diinginkan dan tepat sasaran sesuai apa yang ingin dikampanyekan oleh calon.

"Mereka menyerahkan desain yang mereka sudah dirancang akan kita terima dan kita cetak. Begitupula dengan bahan kampanye. Bahan kampanye berupa pamflet, selebaran, poster dan berbagai macamnya. Mereka juga merancang itu dan apa yang kita cetak sesuai apa yang mereka inginkan," ujar Firman Hidayat.

Selain itu di peraturan yang sama, KPU melarang paslon memasang gambar Presiden dan Wakil Presiden RI. Itu merupakan klausul larangan yang tertuang dalam PKPU nomor 4 tahun 2017.

"Karena tertuang PKPU 4 tahun 2017 sifatnya untuk pemilihan walikota itu klausul larangan menampilkan foto presiden dan wakil presiden di setiap APK. Hanya ada bakal pasangan calon dan partai pengusung," ujar Firman Hidayat.

Untuk saat ini ia menganggap memasang foto mantan presiden ataupun mantan wakil presiden tidak masalah.

Halaman
12
Penulis: Jino Prayudi Kartono
Editor: Rahmad Taufiq
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved