RDP Pansus RZWP3K Berlangsung di DPRD Kaltim, Ketua Sarkowi Beber Tujuan Dibentuknya Raperda

Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim atau Kalimantan Timur (KSMKT) bertemu dengan anggota Pansus Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir.

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/JINO KARTONO
Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim atau Kalimantan Timur (KSMKT) bertemu dengan anggota Pansus Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RZWP3K ) DPRD Kaltim, Kamis (17/9/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim atau Kalimantan Timur (KSMKT) bertemu dengan anggota Pansus Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RZWP3K ) DPRD Kaltim, Kamis (17/9/2020). 

Mereka melakukan rapat dengar pendapat (RDP). Koalisi yang terdiri dari aktivis maupun masyarakat pesisir ingin mendengarkan langsung maksud dan tujuan dari Raperda tersebut.

Sebelum memulai rapat, Ketua Pansus Sarkowi V Zahry menjelaskan terlebih dahulu tujuan dibentuknya Raperda ini.

Raperda ini merupakan permintaan pemerintah pusat kepada beberapa wilayah pesisir yang ada provinsi di Indonesia.

Baca Juga: Koalisi Masyarakat Sipil Kaltim akan Rapat Dengar Pendapat Bersama DPRD, Berikut Permintaannya

Baca Juga: Pelaku Modus Beli Ayam Goreng, Terekam CCTV Curi Smartphone Kasir Outlet Kentucky Ndeso Balikpapan

"Raperda ini disahkan jadi perda agar menjadi target pemerintah. Seluruh target RZWP3K ada 8 Provinsi yang belum selesai," ujar Sarkowi V Zahry.

Rencananya Raperda ini disahkan menjadi perda pada bulan Agustus silam. Namun dari pihak pansus tidak ingin terburu-buru mengesahkan Raperda tersebut.

Hal tersebut dikarenakan anggota pansus tidak ingin memberikan dampak negatif bagi beberapa masyarakat wilayah pesisir yang ada di Kaltim.

"Semakin kesini berdasarkan diskusi internal pansus dan masukan masyarakat sehingga kami tidak ingin terburu-buru mengesahkan Raperda ini. Dengan diskusi dengan stakeholders agar menjadi baik jangan sampai ada warga tidak setuju justru menjadi buruk bagi kita," ucap Sarkowi V Zahry.

Untuk itu ia meminta kepada masyarakat yang tidak setuju dengan raperda ini untuk segera berdiskusi dengan pihak pansus.

"Beberapa kali aksi tidak sampai diskusi yang menolak. Kita hormati dan ingin tahu alasan penolakannya apa," ujarnya.

Senada dengan Sarkowi V Zahry, anggota pansus Baharuddin Demmu ingin meminta masukan kepada KSMKT selama rapat dengar pendapat ini. Sehingga nantinya masukan tersebut dapat dimasukkan ke dalam draf raperda RZWP3K.

"Sehingga ini menjadi kehati-hatian buat kami jangan sampai warga menjadi dampak dari hasil ketuk palu kami," ujar Demmu.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved