Desakan Penundaan Tahapan Pilkada Kembali Mencuat, Begini Reaksi Komisioner KPU Bulungan

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara), Mistang mengatakan, keputusan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada

Penulis: Amiruddin | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/AMIRUDDIN
Komisioner KPU Bulungan, Mistang menyampaikan keputusan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 berada di pusat. 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan, Mistang mengatakan, keputusan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 ada di pusat.

Hal itu disampaikan Mistang, saat diminta tanggapannya terkait mencuatnya kembali desakan penundaan tahapan Pilkada 9 Desember 2020.

"Ditunda atau tidak, kita di kabupaten dan provinsi hanya melaksanakan regulasi. Keputusan Pilkada serentak ditunda lagi atau tidak, itu ada di pusat," kata Mistang kepada TribunKaltara.com, Minggu (20/9/2020) sore.

Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Bulungan itu menambahkan, penundaan Pilkada telah dilakukan pada Maret lalu.

Sedianya, pilkada serentak digelar pada 23 September 2020, namun digeser pada 9 Desember 2020, gara-gara masih pandemi Virus Corona ( covid-19 ).

Belakangan, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP, memutuskan tahapan Pilkada dilanjutkan lagi.

"Dalam regulasi, memang dimungkinkan terjadi penundaan tahapan Pilkada, jika pandemi covid-19 di suatu daerah tidak bisa dikendalikan. Tetapi semuanya harus dikoordinasikan lebih dulu dengan KPU RI," tambahnya.

Pada Pilkada serentak tahun ini, daerah yang akan menggelar pilkada di Kaltara, yakni Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung, termasuk di hari yang sama juga dilaksanakan Pilgub Kaltara.

Untuk melaksanakan Pilkada serentak 2020, KPU RI telah menerbitkan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 terkait protokol kesehatan selama pandemi covid-19.

Baca juga: Rhenald Kasali Sebut Human Capital Jadi Modal Bangun Perekonomian Negara dan Peradaban Dunia

Baca juga: Anies Baswedan Beraksi, Datangi Kuburan Khusus Covid-19 Malam Hari, Lurah Beber Tujuan Gubernur DKI

Penerapan protokol kesehatan itu juga telah dilaksanakan oleh jajaran KPU Bulungan.

''Semua tahapan harus taat protokol kesehatan. Termasuk di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya, kita upayakan tidak ada kontak antara wajib pilih dan penyelenggara," ujarnya.

Sekadar diketahui, desakan penundaan pilkada serentak 2020 kembali mengemuka, pasca sejumlah penyelenggara pemilu dilaporkan terpapar covid-19.

Desakan disampaikan sejumlah tokoh, seperti mantan Wapres RI Jusuf Kalla, Ketua PBNU Said Aqil Siradj, anggota DPR, anggota DPD, dan tokoh lainnya. (TribunKaltara.com/Amiruddin)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved