Pilkada Berau

Kepala BKPP Berau Imbau ASN tak Terlibat Politik Praktis, Sudah Tiga Yang Diberi Teguran

Menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN), PTT atau honorer untuk tidak terlibat politik praktis, Jumat (25/9/2020).

Penulis: Ikbal Nurkarim | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/IKBAL NURKARIM
Kepala BKPP Berau Muhammad Said, Jumat (25/9/2020).TRIBUNKALTIM.CO/IKBAL NURKARIM 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Memasuki tahapan kampanye untuk Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Berau 2020, Kepala BKPP Berau Muh Said menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN), PTT atau honorer untuk tidak terlibat politik praktis, Jumat (25/9/2020).

Bahkan, aktifitas media sosial ASN, PTT atau honorer tak luput dari pantauan agar tidak terlibat politik praktis dalam Pilkada Berau 2020.

Meski demikian hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait ASN atau PTT yang dilaporkan terlibat, namun diakui Muh Said telah banyak mendapat laporan dari WA dan Facebook.

Baca Juga:Bawaslu Kabupaten Paser Tidak Hadiri Rapat Netralitas ASN! Ini Alasannya

Baca Juga:Netralitas Pegawai Tidak Tetap Pemkab Paser Perlu Dibahas Bersama Bawaslu, Rapat Diagendakan Ulang

"Laporan resmi belum ada kalau sekedar informasi dari WA atau FB ada tapi sejauh ini kami masih lakukan upaya persuasif agar mereka tidak mengulangi," kata Said.

"Jadi jika ada ASN atau PTT kita himbau agar berhati-hati menggunakan media sosial karena sanksinya cukup berat terkait dengan UU pemilihan kepala daerah.

Jadi terlibat politik praktis tidak hanya mengikuti kegiatan kampanye atau pertemuan calon tapi me like pasangan calon di medsos bisa masuk politik praktis namun masih banyak yang tidak tahu hal ini," jelasnya

Sehingga dikatakan Muh Said, bagi mereka yang tidak paham hal tersebut terus dilakukan upaya persuasif untuk memberi pemahaman bahwa terlibat politik praktis bukan hanya mengikuti kampanye tapi masuk aktivitas di media sosial.

"Sesuai dengan tugas kita sebagai ASN harus netral dalam pemilihan kepala daerah," imbuhnya.

Dalam penegakan disiplin ASN agar tidak terlibat dalam politik praktis, Said mengatakan terus melakukan koordinasi dengan Bawaslu termasuk melakukan sosialisasi sebagai upaya persuasif kepada ASN dan PTT.

"Kami juga perlu sinergi dengan Bawaslu jadi tidak serta merta menindak jadi harus koordinasi dulu. Sejauh ini sudah ada tugas ASN kita beri teguran tapi sifatnya masih himbauan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya,"

"Ada tiga orang ASN yang kami beri himbaun dan kami beri penjelasan dan Alhamdulillah ASN tersebut sudah berubah. Jadi bisa disimpulkan bahwa mereka kekurangan pemahaman dan kami beri pemahaman agar selalu hati-hati saat bermedia sosial," tuturnya.

Diakui Muh Said, membuktikan seorang ASN terlibat politik praktis membutuhkan koordinasi dengan Bawaslu yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap mereka yang melanggar.

Bagi yang melanggar lanjut Said sesuai PP 23 Nomor 10 sanksinya beragam mulai ringan, sedang hingga berat.

Proses juka membuktikan ada kesalah pertama ada lapiran dan hasil pemeriksaan dari Bawasalu dan mengacup PP 23 nomor 10 sanksinya mulai ringan sedang hingga berat.

"Dan sanski paling berat hingga pemberhentian sehingga agar ini tidak terjadi upaya persuasif kita lakukan mudah-mudah tidak ada yang kita beri sanksi," tutupnya. (TribunKaltim.co/Ikbal Nurkarim)

Baca Juga:NEWS VIDEO Jelang Pilkada 2020, Kapolda Kaltara Irjen Pol Bambang Kristiyono Tegaskan Polri Netral

Baca Juga:Jelang Pilkada Serentak 2020, Kapolda Kaltara Irjen Pol Bambang Kristiyono Tegaskan Polri Netral

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved