Breaking News:

Buruh Menolak Keras Sistem Kejar Tayang RUU Cipta Kerja yang Dipaksakan Pemerintah dan DPR

Elemen buruh menolak keras sistem kejar tayang RUU Cipta Kerja yang dipaksakan pemerintah dan DPR RI

Editor: Budi Susilo
Tribunnews.com/Herudin
ILUSTRASI Sejumlah buruh dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi tolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Elemen buruh menolak keras sistem kejar tayang RUU Cipta Kerja yang dipaksakan pemerintah dan DPR RI.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI ) bersama serikat pekerja lainnya kembali meminta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal tersebut disampaikan seiring Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah mulai membahas klaster ketenagakerjaan di RUU Cipta Kerja pada Sabtu (26/9/2020).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, selain mengeluarkan klaster ketenagakerjaan, serikat pekerja juga meminta tidak ada pasal-pasal di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah atau dikurangi.

Baca Juga: Pria di Tulungagung yang Dikenal Sering Membuat Resah, Dikeroyok Warga Hingga Tewas

Baca Juga: Hasil Rapat Pleno, Inilah Nomor Urut Peserta Cabup Cawabup Kutim dalam Pilkada Serentak 2020

Bila ada permasalahan perburuhan yang belum diatur dalam UU No 13/2003 dalam rangka meningkatkan investasi dan menghadapi revolusi industri 4.0, mari berdialog untuk dimasukkan dalam omnibus law.

"Tapi tidak boleh sedikit pun mengubah apalagi mengurangi isi UU Nomor 13 Tahun 2003," kata Said, Jakarta, Minggu (27/9/2020). 

Oleh sebab itu, kata Said, buruh Indonesia mendesak Panja Baleg DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Cipta Kerja.

Karena saat pembahasannya besar kemungkinannya akan terjadi pengurangan hak-hak buruh yang diatur dalam pasal-pasal pada undang-undang tersebut.

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved