Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Rakor Forkopimda Kaltim Terkait Pilkada Serentak 2020 Digelar

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)

HUMASKAB KUBAR
RAKOR FORKOPIMDA - Sejumlah udangan hadir di Balai Agung AJT Kutai Barat mengikuti Rakor Forkopimda Kaltim dalam rangka pengamanan dan penegakan hukumprotokol kesehatan covid, Jumat (25/9/2020). 

SENDAWAR - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kalimantan Timur, melalui Virtual dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 dalam Pilkada serentak Tahun 2020, Jumat (25/9).

Dalam arahannya Gubernur Kaltim Isran Noor diantaranya mengharapkan kepada semua penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 9 Desember 2020 tetap patuh dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan (Promkes) dalam setiap tahapan-tahapan Pilkada.

Hadir di Balai Agung Aji Tulur Jejangkat, Paslon FX Yapan dan Edyanto Arkan Sekretaris Kabupaten, Kapolres Kubar, Dandim 0912, Ketua KPUD Kubar dan Anggota, Asisten I dan II serta Kepala Kesbangpol.

Selain penyelenggara Pilkada, lanjut Isran peserta Pilkada, yakni calon bupati/walikota dan calon wakil bupati/wakil walikota, juga harus bisa menerapkan protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas, sehingga upaya dalam menekan dan memutus mata rantai penularan Covid-19 bisa dilaksanakan dengan baik.

Dalam rapat tersebut, Kapolda Kaltim juga memaparkan seluruh kegiatan Polda Kaltim dan Polres jajaran dalam upaya menekan dan mencegah penyebaran Covid-19 di Kalimantan Timur. Mulai dari sosialisasi dan himbauan yang tak henti-hentinya disampaikan kepada masyarakat, pembentukan kampung Tangguh, pembagian sembako juga masker, kampanye memakai masker serta hindari kerumunan, hingga upaya pendisiplinan protokol Kesehatan kepada masyarakat dengan digelarnya operasi yustisi.

Keberhasilan dalam penanganan covid-19 kembali kepada masyarakat, dimana pemerintah sudah membuat himbauan, surat edaran beserta Perbup untuk pembatasan dan jam malam, jika tidak diikuti oleh seluruh masyarakat maka tidak akan pernah berhasil upaya yang dilakukan pemerintah. Selain itu BPBD juga diharapkan bisa lebih proaktif dengan tetap berpegang pada aturan yang berlaku.

Berkenaan mencegah terjadinya Cluster Pilkada maka dengan peraturan KPU yang baru lebih memperketat dan dilakukan pemeriksaan serta penerapan protocol kesehatan dan sekali lagi untuk masyarakat harus disiplin dengan protokol kesehatan, jika dalam pilkada paslon sudah mentaati dan dalam perjalanan masyarakat tidak mentaati hal tersebut yang perlu terus kita kontrol.(hms10/NAW)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved