Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

Diskresi Presiden untuk HM Sabani, Resmi Jadi Sekda Provinsi Kaltim Definitif

Tiga bulan kemudian, status Pj Sekda kembali diberikan kepada Sa’bani hingga terbitnya Keppres yang secara resmi mengangkat Sa’bani

HUMASPROV KALTIM/SYAIFUL ANWAR
MENYERAHKAN SK - Gubernur Isran Noor menyerahkan SK Presiden RI untuk pengangkatan Sekda Provinsi Kaltim HM Sa’bani. Presiden Joko Widodo akhirnya memilih diskresi untuk Kaltim. 

SAMARINDA – Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan H Muhammad Sa’bani menjadi pejabat definitif, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur. Sebelumnya, hampir dua tahun, jabatan struktural tertinggi di lingkungan Pemprov Kaltim itu dijabat secara bergantian oleh Penjabat Sementara (Pjs).

Pengangkatan HM Sa’bani sebagai Sekda Provinsi Kaltim tertuang dalam Kepres Nomor 158/TPA Tahun 2020 tanggal 23 September 2020. Setelah penetapan ini, maka HM Sa’bani resmi menduduki Jabatan Tinggi Madya di Pemprov Kaltim.

“Jabatan yang diemban Sa’bani merupakan jabatan tertinggi di Pemprov Kaltim. Karenanya mari lakukan kerja sama yang baik di antara OPD sehingga tujuan pembangunan Kaltim terwujud dengan baik,” pesan Gubernur Isran Noor kala memberi sambutan usai pelantikan di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur, Selasa (29/9/2020).

Sebelumnya, Sa’bani diangkat sebagai Pj Sekda Kaltim pada Jumat (15/5/2020) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 821.2/III.2-3195/TUUA/BKD/2020 tertanggal 15 Mei 2020 setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri Prof H Muhammad Tito Karnavian melalui surat bernomor 123.64/3148/SJ tentang Persetujuan Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tiga bulan kemudian, status Pj Sekda kembali diberikan kepada Sa’bani hingga terbitnya Keppres yang secara resmi mengangkat Sa’bani menduduki jabatan eselon 1b.

Kepada Sa’bani, Gubernur Isran Noor berpesan bahwa sekretaris daerah provinsi bertugas untuk membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam berbagai tugas pemerintahan dan kebijakan daerah, mengoordinasikan administrasi pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dan tugas pembangunan lainnya.

“Lakukan pembenahan dengan lebih terencana terhadap berbagai permasalahan internal birokrasi, seperti penataan personel, pembinaan disiplin PNS, pengembangan kualitas sumber daya aparatur dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan PNS,” pesan Isran lagi.

Isran menegaskan jabatan adalah amanah Allah SWT dan kepercayaan rakyat untuk melaksanakan tugas pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, jika ada hal yang kurang baik, maka segera lakukan perbaikan, yang pertama dari dalam diri kita sendiri. “Selamat kepada Haji Muhammad Sa’bani dan istri, semoga sukses dan lancar dalam menjalankan tugas dan amanah ini,” pungkas Isran.

Sebelumnmendapat amanah tertinggi ini, Sa’bani pernah memangku sejumlah jabatan, di antaranya Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Perhubungan dan Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setprov Kaltim.

"Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Berikan dukungan dan selalu berkoordinasi, karena di sini adalah dapur pelaksanaan administrasi pembangunan daerah,” tambah Isran.
Sementara Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi mengungkapkan tugas sebagai Sekda tidak ada bedanya dengan Pj Sekda. Hadi meminta agar Sekda yang sudah definitif bekerja keras, khususnya di bidang kesehatan dan perekonomian.

"Tugas yang pertama membantu pemerintah untuk menyelesaikan pandemi Covid-19, bekerjasama dengan seluruh instansi terkait. Bekerja keras untuk menanggulangi Covid-19 di Kaltim. Tugas kedua adalah bagaimana meningkatkan perekonomian di Kaltim dimana selama pandemi terjadi slow down. Nah mudah-mudahan Pak Sa'bani bisa melakukan kreativitas dan aktivitas yang bisa meningkatkan perekonomian di Kaltim," ungkap Hadi.

Terkait dipilihnya Sa'bani sebagai Sekda definitif, Hadi menyebut hal tersebut sudah sesuai dengan aturan dan diputuskan oleh Presiden RI.

"Dulu kan Pak Sa'bani sudah ikut seleksi terbuka, sudah ranking satu tapi gagal. Kemudian jadi Pj Sekda sudah dua kali. Secara aturan tidak boleh lagi maju kecuali kita bikin seleksi. Kalau diseleksi beliau sudah lewat umur. Jadi yang dilakukan diskresi dari Presiden, itu hak prerogatif Presiden. SK-nya sifatnya diskresi bukan yang normal. Dan itu boleh, dibenarkan," sebut Hadi.

Tampak hadir jajaran Forkopimda Kaltim, para pejabat eselon II lingkup Pemprov Kaltim baik yang langsung maupun secara online, Ketua TP PKK Kaltim Hj Norbaiti Isran Noor dan Wakil Ketua Hj Erni Makmur Hadi Mulyadi. (her/sdn/sul/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved