Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Lebih Panjang 4 Km, DPRD Kaltim Minta Pemindahan Jalan Provinsi di Kaliorang Tidak Tergesa-gesa

Ia tak mau jika pemindahan jalan menjadi beban provinsi serta membuat pembengkakan biaya pemeliharaan jalan.

HUMAS DPRD KALTIM
BAHAS PEMINDAHAN JALAN - Rapat Komisi III DPRD Kaltim dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim dan PT Ganda Alam Makmur (GAM), baru-baru ini. Membahas rencana pemindahan jalan provinsi di Jalan Kaliorang Kutai Timur – Talisayan sepanjang enam kilometer. 

SAMARINDA - Melalui rapat Komisi III DPRD Kaltim dengan Dinas PUPR-PERA Kaltim dan PT Ganda Alam Makmur (GAM), komisi III meminta agar rencana pemindahan jalan provinsi di Jalan Kaliorang Kutai Timur – Talisayan sepanjang enam kilometer jangan tergesa-gesa. Perlu kajian mendalam agar tidak merugikan masyarakat Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Hasanuddin Mas’ud saat memimpin rapat yang digelar di Kantor DPRD Kaltim. Ia menilai, perlu adanya peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi riil di lapangan. Namun demikian pentingnya pembahasan pemberian ijin pengalihan jalan yang dikeluarkan Pj Sekda Kaltim ini, ia berharap agar dapat menghadirkan pejabat semestinya telah ditugaskan.

Sekretaris Komisi III H Baba juga mempertanyakan sejauhmana tanggung jawab PT GAM jika pemindahan jalan yang berdampak pada lebih panjangnya jalan dari 6 kilometer menjadi 10 kilometer. Ia tak mau jika pemindahan jalan menjadi beban provinsi serta membuat pembengkakan biaya pemeliharaan jalan.

Tak hanya itu. Menanggapi pembahasan pemindahan jalan ini secara umum anggota Komisi III mengkhawatirkan pengorbanan yang dilakukan jika sampai terlaksana. Seperti disampaikan Anggota Komisi III Mimi Meriami BR Pane. Ia mengingatkan agar jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat.

“Saya tekankan agar jangan sampai merugikan rakyat, dan tetap mengedepankan kemajuan daerah dan kesadaran untuk membangun. Yang juga menjadi pertanyaan, pihak PU mengatakan pemindahan jalan provinsi adalah hal baru. Padahal pemindahan jalan pernah serupa terjadi di Samboja dan menyisakan sejumlah persoalan baru,” tegas Mimi.

Bahkan Anggota DPRD Kaltim Seno Aji menilai, recana pemindahan ini bukan hal yang rumit tapi tidak sederhana. Apalagi jika berkaca dari pemindahan jalan provinsi di Samboja. Kondisi jalan yang terjadi saat ini sangat rusak, sementara perusahaan penambangnya telah pergi dan dinas terkait tak bisa berbuat apa-apa.

Sementara itu, Politisi PKB Syafruddin juga mengaku kaget dengan adanya rekomendasi pemberian ijin rencana pemindahan jalan. Padahal untuk pemindahan aset pemerintah dengan nilai di atas Rp 5 miliar memerlukan kajian mendalam untuk mendapat rekomendasi dari DPRD Kaltim. Ia juga mendukung rencana peninjauan untuk memastikan kondisi di lapangan.

“Artinya belum sepenuhnya mendapat lampu hijau dari DPRD Kaltim, untuk melahirkan sebuah rekomendasi memerlukan kajian mendalam. Pengalaman selama ini, seringkali laporan baik-baik saja namun kondisi dilapangan tidak sesuai laporan, ini yang perlu dipastikan lebih dulu,” urainya.

Senada dengan rekan kerjanya, Muspandi juga mengingatkan agar dalam memutuskan untuk memindahkan aset negara ini jangan serta merta didengar dan diterima, jangan sampai menyebabkan hal mudarat.

Untuk diketahui pertemuan tersebut dihadiri sejumlah Anggota Komisi III lain yakni Andi Harahap, Agus Aras dan Saefuddin Zuhri. Selain itu, hadir Kepala Seksi Jalan Bidang Bina Marga Dinas PUPR-PERA Kaltim Hariadi Purwatmoko dan Juru Bicara PT GAM General Manager Corporate Communication Heru Haryono. (adv/hms5)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved