Breaking News:

Berita DPRD Kalimantan Timur

Lakukan Kunjungan Studi Komparatif ke Kaltara, Pansus RZWP3K Sharing Penyusun Raperda

“Kaltara sudah mempunyai aturan ini sejak 2018 lalu. Memang di wilayah Kaltara ini, yang diatur rata-rata belum banyak berpenghuni.

HUMAS DPRD KALTIM
Wakil Ketua Pansus RZWP3K Baharuddin Demmu 

SAMARINDA - Tindaklanjut penyelesaian pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), Panitia khusus (Pansus) DPRD Kaltim pembahas RZWP3K melakukan kunjungan studi komparatif ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) beberapa waktu lalu.

Kaltara menjadi tujuan pansus, karena provinsi ini telah memilik Perda RZWP3K lebih dulu dibandingkan Kaltim. Demikian disampaikan Wakil Ketua Pansus RZWP3K Baharuddin Demmu usai melakukan kunjungan bersama rekannya belum lama ini.

Dijelaskan dia, pada pertemuan tersebut, pihaknya bersama dengan Pemprov Kaltara lebih banyak bercerita tentang mekanisme penyusunan Perda RZWP3K. Kaltara lebih dulu memiliki Perda RZWP3K karena wilayahnya belum banyak eksisting.

“Kaltara sudah mempunyai aturan ini sejak 2018 lalu. Memang di wilayah Kaltara ini, yang diatur rata-rata belum banyak berpenghuni. Jadi konfliknya sangat kecil. Dan lokasi-lokasi ruangnya tidak sebanyak Kaltim, sehingga diaturnya gampang,” beber Bahar, sapaan akrabnya.

Selain itu, khusus untuk wilayah tambak, Pemprov Kaltra sebut dia, tidak memasukkan dalam wilayah kawasan hutan produksi.

“Itu juga yang membuat mereka kenapa bisa cepat selesai. Terpenting juga aloksi wilayah Kaltara masih kosong, sehingga mudah untuk diisi dan diatur, juga di sana tidak ada aksi-aksi penolakan dari masyarakat yang punya kepentingan,” sebutnya.

Selain ke Kaltra, Pansus RZWP3K juga bertandang ke Kabupaten Berau guna menghimpun usulan sebagai bahan penyempurnaan draft raperda. “Kami berharap, banyak menerima masukan dari seluruh daerah yang ada di Kaltim, hal ini sebagai bahan dalam penyusunan draft raperda,” sebutnya.

Agar usulan bisa dipertanggungjawabkan, pansus meminta kepada Pemkab Berau agar usulan disampaikan secara tertulis.

“Tapi, sebelum usulan itu diberikan kepada kami, merka harus melakukan rapat dalam rangka menyatukan persepsi untuk nantinya menjadi usulan resmi Pemkab Berau,” jelas Politikus PAN ini.(adv/hms6)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved