Lengkap, 12 Poin Telegram Idham Azis Soal Cegah Unjuk Rasa Omnibus Law, Ada Penjelasan Argo Yuwono

Lengkap, 12 poin Telegram Idham Azis soal cegah unjuk rasa Omnibus Law, ada penjelasan Argo Yuwono

Editor: Rafan Arif Dwinanto
TRIBUNNEWS.COM/IQBAL FIRDAUS
Kapolri Jendral Pol Idham Azis di ruang konferensi pers kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019). Berikut ini prediksi nama-nama 8 jenderal yang masuk bursa calon Kapolri, Komisi III DPR sebut ada opsi Jokowi perpanjang masa jabatan Idham Aziz 

"Hal ini karena Investor dari negara maju sangat memandang serius hak-hak pekerja.

Decent labor dan fair labor itu menjadi standar investasi internasional.

Msalnya ada pabrik tekstil mau relokasi ke Indonesia, kemudian dilihat ternyata hak-hak pekerja dengan disahkannya Omnibus Law berkurang signifikan," ujarnya.

"Ini kemudian membuat brand internasional urung berinvestasi dan mencari negara lain.

Sayangnya yang membuat Omnibus Law cipta kerja ini tidak menyadari kesalahan fatal tersebut," pungkas Bhima.

Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I yang digelar DPR dan pemerintah pada Sabtu (3/10/2020) menghasilkan kesepakatan bahwa RUU Cipta Kerja akan dibawa ke rapat paripurna.

 Video Pernikahannya yang tak Patuhi Protokol Kesehatan Viral, Kasat Intelkam Dicopot dari Jabatannya

Dalam rapat itu, diketahui hanya dua fraksi yang menyatakan penolakan terhadap RUU Ciptaker yakni Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "12 Perintah Kapolri Redam Aksi Buruh soal RUU Cipta Kerja: Pantau Medsos hingga Kontra Narasi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/16031911/12-perintah-kapolri-redam-aksi-buruh-soal-ruu-cipta-kerja-pantau-medsos?page=2.
`

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved