Breaking News:

Selamat Datang di Republik Investasi

PENGESAHAN Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU Ciptaker sudah dilakukan. Seperti banyak diduga sebelumnya

PENGESAHAN Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU Ciptaker sudah dilakukan. Seperti banyak diduga sebelumnya, keinginan Presiden Jokowi untuk mempermudah masuknya investasi dengan membuat UU Omnibus Law, berjalan mulus didukung partai koalisi pemerintah yang menguasai parlemen.

Pengesahannya tanpa hambatan yang berarti, selain penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan aksi walk out Partai Demokrat yang merasa tidak diindahkan hak suara dan bersuaranya.

Namun demikian, UU Ciptaker rentan dengan gugatan. Dapat dibayangkan, UU ini mempengaruhi isi dari 79 UU dan mengganti 1.244 pasal di dalamnya.
Menko Polhukam, Mahfud MD menyarankan, bagi yang tidak bersepakat terhadap UU itu untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Saran tersebut seperti hendak menunjukkan ke publik, bahwa republik ini menganut asas negara hukum yang demokratis.

Tentu premis tersebut mengundang perdebatan yang panjang, mengingat faktor kelembagaan di era transisi demokrasi pasca gerakan reformasi 1998, kerap ditingkahi berbagai kasus yang mencederai kepercayaan publik.

Sebagian besar kasus yang terjadi adalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penyebutan KKN adalah penyederhanaan kategorisasi praktik-praktik penyimpangan kekuasaan. Istilah itu populer dan efektif sebagai amunisi saat menjatuhkan Soeharto, penguasa rezim Orde Baru (Orba).

Sirkulasi elite yang terjadi pasca reformasi, pada kenyataannya tidak signifikan mengubah karakter rezim kekuasaan yang baru. Menjadi layak untuk dipertanyakan, apakah isu KKN di masa lalu tersebut dianggap lebih merugikan rakyat atau sesungguhnya investor asing jika praktik-praktik semacam itu tetap berlanjut?

Regulasi Demi Investasi
UU Ciptaker dapat menjadi indikator penting untuk melihat ke mana arah dinamika ekonomi politik di masa transisi demokrasi ini. Setelah kepemimpinan nasional diperoleh melalui proses yang relatif demokratis, agenda-agenda kekuasaannya justru sulit menunjukkan perbedaan dengan rezim kekuasaan sebelumnya.

Partisipasi rakyat hanya terakomodasi dalam proses politik elektoral, bukan keterlibatan ikut menentukan bagaimana masa depan negeri ini. Demokrasi prosedural yang menjadi dasar kekuasaan, kemudian dimaknai dengan balas jasa pada investor politik karena sistem elektoral yang mensyaratkan biaya politik yang tinggi.

Balas jasa yang dapat diberikan oleh kekuasaan politik adalah regulasi dan program yang berpihak pada investor yang membantunya mendapatkan kekuasaan. UU Ciptaker merupakan kolaborasi teknokratik yang mencoba merasionalisasi arah pembangunan yang berorietasi pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 – 2024, dinyatakan: Kebutuhan Investasi dan Pembiayaan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,4 – 6,0 persen per tahun, dibutuhkan investasi sebesar Rp36.595,6 – 37.447,6 triliun sepanjang tahun 2020-2024.

Halaman
123
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved