Breaking News:

Selamat Datang di Republik Investasi

PENGESAHAN Rancangan Undang- Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi UU Ciptaker sudah dilakukan. Seperti banyak diduga sebelumnya

Editor: Tohir

Dari total kebutuhan tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 11,6 – 13,8 persen dan 7,6 – 7,9 persen, sementara sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat atau swasta (RPJMN 2020 - 2024).

Meski RPJMN tersebut hasil revisi di 28 Juni 2020, tidak dimunculkan faktor Pandemi Covid 19 dan tetap optimistis dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Target investasi pun demikian, dan pemerintah hanya menyediakan anggaran maksimal sekitar 20 persen. Artinya sebagian besar investasi dibutuhkan dari swasta yang dapat dipastikan berasal dari luar negeri.

Ambisi Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi sudah seperti kredo andalan dari pemerintahan rezim reformasi. Dengan berbagai revisi ala neoliberal, pemerintah lebih mengutamakan pembangunan fisik dalam skala luas dan jangka panjang.

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dikenal Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam dokumennya agenda tersebut akan dijalankan dari 2011- 2025.

SBY sepertinya hendak meninggalkan legacy bagi pemerintahan selanjutnya untuk memiliki pola dan target dalam pembangunan Indonesia. Kritik yang ditujukan pada rencana tersebut adalah memberi ruang bagi perluasan cara produksi kapitalis bekerja di Indonesia.

Dalam konteks ekologi sendiri, kerusakan-kerusakan lingkungan dipastikan akan terjadi mengingat proyek-proyek yang dirancang membutuhkan lahan-lahan yang luas.

Seperti proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFFE). Proyek ini dalam rencananya telah mengalokasi lahan 1,6 juta hektare dan akan dibantu dengan investasi perusahaan dari Arab Saudi.

Hanya saja dengan mempertimbangkan kritik dan gerakan masyarakat sipil akhirnya membuat proyek tersebut terhambat pelaksanaannya. Di era Jokowi, istilah MP3EI menghilang meski substansi model pembangunan yang dilakukannya tidak jauh berbeda.

Bahkan Jokowi lebih terampil mengeksekusi rencana pembangunan-pembangunan infrastruktur ketimbang SBY. Dalam masa periode I, dia mampu membangun 1.500 km jalan tol dan ditargetkan menjadi 4.500 km hingga akhir periode keduanya.

Target mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 7% adalah cita-cita Jokowi, hingga dengan berbagai upaya untuk mendatangkan investasi dilakukannya, termasuk deregulasi kebijakan-kebijakan yang menghambat kepentingan tersebut.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved