Breaking News:

Menggali Lubang dalam UU Cipta Kerja

PANDANGAN ini saya mulai dengan satu pepatah Arab, yang sering dihafalkan dan dilafalkan dalam kehidupan pesantrian, pepatah itu adalah, “man hafaro h

Editor: Tohir
ist
Menggali Lubang dalam UU Cipta Kerja 

PANDANGAN ini saya mulai dengan satu pepatah Arab, yang sering dihafalkan dan dilafalkan dalam kehidupan pesantrian, pepatah itu adalah, “man hafaro hufrotan, waqoa fiha”, makna dari pepatah itu adalah, barang siapa yang menggali lubang, maka lambat laun, si penggali lubang tersebut akan terpersok ke dalamnya.

Kira-kira begini maksud warga Pesantren memaknai pepatah tersebut, bahwa jangan sekali-kali Anda membuat sesuatu, membuat sikap, membuat persekongkolan, yang bisa “mencelakakan” satu individu atau kelompok, atau satu komunitas masyarakat. Karena perlahan berjalannya waktu, sesuatu yang Anda buat, (persekongkolan) bisa saja mengenai diri Anda seniri, anda bisa terjerembab kedalam lubang yang Anda gali sendiri.

Nampaknya, pepatah Arab tersebut memilki relevansi dengan kondisi kehidupan bangsa yang hari ini sedang berpolemik dalam menyikapi sikap DPR dan pemerintah,terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2020.

Bagi saya, DPR dan pemerintah telah berusaha menggali lubang sebanyak-banyaknya, bermufakat, bersekongkol dalam gerak membahas dan mensahkan RUU Cipta Kerja tersebut yang bisa kita katakan, UU tersebut bisa “menciderai” Perasaan atau kebatinan warga bangsa.

Enam Lubang

Lubang pertama yang digali oleh DPR bersama pemerintah adalah, bahwa kehadiran UU Cipta Kerja, sedari awal menuai protes dan kecaman dari banyak pihak, yang ideal-idealnya, bahwa satu UU yang akan dibuat seyogyanya perlu mendapat dan menampung berbagai aspirasi dari sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat, agar pada tataran implentasi tidak menimbulkan banyak pergolakan ditengah kehidupan berbangsa.

Lubang kedua yang digali oleh DPR bersama pemerintah adalah, bahwa metode omnibus yang digunakan untuk membuat satu peraturan perundang-undangan tidak dikenal di dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini kemudian yang menjadi salah satu dasar penolakan yang dilayangkan oleh massa rakyat secara umum dan akademisi secara khusus.

Lubang ketiga yang digali oleh DPR bersama pemerintah adalah, proses pembahasan yang begitu cepat, membuat publik terheran-heran dan bertanya-tanya tentang motif dari sikap tersebut. Harus dicermati bahwa, ada begitu banyak UU yang terkait, kurang lebih 79 UU dan 1.203 Pasal.

Bisa dibayangkan betapa cepatnya proses pembahasan RUU tersebut, apataklagi pembahasan tersebut dilakukan ditengah energi bangsa yang sedang menghadapi persoalan Covid 19 yang kian pelik.

Lubang keempat yang digali oleh DPR bersama pemerintah adalah, kurang memerhatikan mekanisme yang dituangkan didalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut bisa dilihat pada Pasal 5 yang menggariskan tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 5 huruf F, D dan G termaktub, bahwa ideal-ideal dalam memebentuk peraturan perundang-undangan haruslah dapat dilaksanakan, memilki rumusan yang jelas dan membuka keran keterbukaan dalam setiap proses pembahasannya.

Halaman
123
Tags
Opini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved