Berita Pemprov Kalimantan Utara

Solusi Pencaker dan Pengangguran, Pjs Gubernur Luruskan Substansi UU Cipta Kerja yang Disalahpahami

Berita lain mengenai Undang-Undang Cipta Kerja mendorong komersialisasi pendidikan, juga tidak benar.

HUMASPROV KALTARA
Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi 

Selanjutnya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti yang mencakup cuti sakit, cuti kawinan, suci khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. “Ini tidak benar juga. Hak cuti tetap ada dan dijamin,” ujarnya.

Perusahaan juga tidak bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak. Jaminan sosial tetap ada. Juga ditegaskan, bahwa Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) tetap diberlakukan dan tidak dihapus. “Amdal tetap ada. Bagi industri besar harus studi amdal yang ketat tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan,” tegasnya.

Berita lain mengenai Undang-Undang Cipta Kerja mendorong komersialisasi pendidikan, juga tidak benar.

“Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren, tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku,” paparnya.

Perihal keberadaan bank tanah, diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria. Hal itu untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan.

Ditegaskan pula, Undang-Undang Cipta Kerja tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Dengan kata lain kata Pjs Gubernur, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang ditetapkan pemerintah pusat agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah. “Selain itu, kewenangan perizinan untuk nonperizinan berusaha tetap ada di pemda sehingga tidak ada perubahan,” tuturnya.

Pemerintah (pusat) kata Teguh Setyabudi, melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. “Bahasa Pak Presiden, ada service level of agreement, permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati,” sebutnya.

Setelah ditetapkan, Undang-Undang Cipta Kerja memerlukan banyak peraturan pelaksanaan seperti peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. PP dan Perpres akan diselesaikan pemerintah paling lambat tiga bulan setelah diundangkan.

Pemerintah sebut Pjs Gubernur tetap membuka dan mengundang masukan-masukan dari masyarakat serta usulan dan masukan dari daerah-daerah.

“Pemerintah berkeyakinan, melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka,” tuturnya.

“Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan menyampaikannya sesuai hukum. Yaitu mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK (Mahkamah Konstitusi),” imbuhnya menutup.(adv/humas)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved