Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Kukar Bahas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Berkaitan dengan Rencana IKN

Hal itu dikatakan Plt Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Chairil Anwar saat membuka Kick Off Meeting Penyusunan Kajian

HUMASKAB KUKAR/PROKOM
BAHAS LINGKUNGAN - Plt Bupati Kukar Chairil Anwar (tengah) saat membuka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) secara virtual. 

TENGGARONG - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan dalam penyusunan atau evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), termasuk rencana rinciannya hingga kebijakan, rencana atau program.

Hal itu dikatakan Plt Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) H Chairil Anwar saat membuka Kick Off Meeting Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis - Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (KLHS- RPJMD) Kabupaten Kukar tahun 2021 - 2025, yang digelar secara virtual oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kukar, Kamis (8/10) di ruang konferensi video Kantor Bupati Kukar.

Chairil mengatakan, dalam lima tahun mendatang, peluang yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan Kukar adalah rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
Kukar akan menjadi mitra utama dan sekaligus daerah satelit bagi IKN yang baru.

Sehingga dengan pembangunan IKN akan menjadi momentum bagi Kukar dalam meningkatkan standar pelayanan publik, memacu kegiatan produksi dan pengolahan, mengembangkan infrastruktur yang maju dan moderen, mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sejalan dengan komitmen mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), meningkatkan kerjasama investasi serta memperluas kemitraan perdagangan antardaerah.

Selanjutnya, dikatakan Chairil kualitas lingkungan hidup di Kukar juga akan berkaitan dengan rencana pemindahan IKN ke wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang tentu saja selain berdampak positif akan berpotensi menimbulkan dampak negatif. Dari rencana tersebut, Pemerintah pusat telah menyusun KLHS untuk rencana wilayah IKN baru.

Selain lingkungan, menurut Chairil tantangan lainnya yang harus diatasi adalah penanganan Covid-19 dan percepatan proses pemulihan kehidupan sosial ekonomi kemasyarakatan, terutama memperluas jangkauan dan mutu pelayanan dasar termasuk pendidikan dan kesehatan.

Sementara, Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kukar Alfian Noor mengatakan, kegiatan tersebut merupakan rangkaian analisis yang sistimatis menyeluruh dan partisipasif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana atau program (KRP). Salah satu KRP yang disusun oleh Pemda adalah RPJMD 2021-2025.

"Sesuai ketentuan yang berlaku hasil KLHS yang akan disusun nantinya wajib untuk diintegrasikan kedalam RPJMD sehingga tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kukar dapat tercapai," ujarnya. Acara tersebut melibatkan perangkat daerah, pakar dari Perguruan Tinggi (Unikarta), pelaku usaha, LSM.(adv/prokom02)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved