Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Utara

Teguh Minta Pemprov Kaltara Perkuat Koordinasi dengan Penyelenggara dan Keamanan Hadapi Pilkada

Penguatan koordinasi ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada masing-masing tahapan

Editor: Achmad Bintoro
HUMASPROV KALTARA
ARAHAN - Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi memberikan arahan saat memimpin Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Royal, Senin (12/10/2020). 

TARAKAN - Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Teguh Setyabudi meminta agar jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memperkuat koordinasi dengan penyelenggara dan petugas keamanan dalam menghadapi Pilkada Serentak 2020.

Penguatan koordinasi ini untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada masing-masing tahapan yang tengah berlangsung. Misalnya, pelanggaran protokol kesehatan (prokes).

“Atensi saya, adalah penerapan prokes selama tahapan hingga pemungutan suara. Jangan sampai ada klaster baru karena kita mengabaikan prokes,” kata Teguh saat memimpin Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Royal, Senin (12/10).

Ia juga mengungkapkan, untuk terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pasalnya, pemerintah juga menargetkan partisipasi pemilih hingga 75 persen. Namun target itu ditetapkan sebelum pandemi. Tentunya, ketika pandemi, partisipasi pemilih akan berkurang, akan tetapi Pemprov Kaltara akan terus berupaya menggenjot partisipasi hingga mencapai target yang ditetapkan.

“Karena itu, baik pemerintah maupun penyelenggara harus solid, agar jumlah partisipasi pemilih di Kaltara sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” katanya.

Ia juga berharap, agar jajaran terkait dapat melakukan pemantauan terhadap berbagai isu yang berkembang. Seperti, penyebaran berita hoaks, ujaran kebencian.

Selain itu, salah satu isu sentral yang dapat menghambat jalannya tahapan pilkada saat ini adalah mengenai UU Cipta Kerja. Dia meminta kepada jajaran petugas keamanan maupun Kesbangpol untuk memberikan informasi di masyarakat agar tidak termakan disinformasi.

Menurutnya, peran pemerintah sangat vital dalam membangun edukasi di masyarakat. “Ini juga harus kita sampaikan ke masyarakat, agar tidak termakan oleh disinformasi,” sebutnya.

Ia berharap kepada penyelenggara dapat bekerja optimal. Khususnya dalam penerapan prokes hingga pada hari pemungutan suara. “Semuanya harus disiapkan secara matang. Harapan kita anggaran tidak kurang, dapat digunakan secara optimal,” tuntasnya.(adv/humas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved