Berita Pemkab KutaiKartanegara

Chairil Anwar Ingatkan Aparatur Termasuk Seluruh Luruh di Kukar Jaga Netralitas

Jika ingin melakukan kampanye maka harus ada pemberitahuan terlebih dahulu minimal H-1 dan tidak boleh melebihi jadwal

HUMASKAB KUKAR/PROKOM
RAKOR PILKADA - Plt BupatiKukar Chairil Anwar membuka Rakor Aparatur dalam Rangka Koordinasi Persiapan Pilkada Kukar 2020 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kukar di balai pertemuan umum Kantor Camat Tenggarong Seberang, Jumat (9/10/2020). 

TENGGARONG - Plt Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Chairil Anwar mengingatkan kepada seluru Aparatur Sipil Negara (ASN), camat maupun lurah untuk tetap menjaga netralitas dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dimana pemungutan suara akan digelar Desember mendatang.

"Aparatur harus netral, dan siapapun jangan menggunakan aset pemerintah dalam pelaksanaan kampanye," tegasnya saat membuka Rapat Koordinasi Aparatur dalam Rangka Koordinasi persiapan Pilkada Kukar tahun 2020 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kukar, Jumat (9/10) di balai pertemuan umum Kantor Camat Tenggarong Seberang.

Dikatakannya, bagi ASN yang tidak mentaati ketentuan dan melakukan pelanggaran terhadap aturan akan dijatuhi hukuman disiplin sedang hingga disiplin berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Chairil kemudian meminta peran camat, lurah, kades maupun masyarakat untuk menyukseskan pilkada dengan menjadikan pemilu yang berkualitas, pemilu yang sehat dan naiknya angka partisipasi masyarakat dalam mengunakan hak pilihnya.

Selanjutnya, Plt Bupati menyebutkan ada beberapa potensi kerawanan pilkada yang perlu disikapi bersama, diantaranya adalah data pemilih yang harus terus dipantau perkembangannya, konflik antarpendukung, distribusi logistik, masa pencoblosan yang harus tetap dengan protokol kesehatan Covid-19 dan pada saat penghitungan suara hingga pengumuman hasil penghitungan.

"Semua ini harus dipersiapkan dengan baik, kita ingin pilkda ini sukses dan berkualitas," ujarnya.

Ia juga meminta kepada masyarakat dan juga para pendukung untuk pintar dalam menyikapi suasana tahun politik ini, seperti tidak terbujuk rayu dengan politik uang (money politics), kampanye hitam (black champaign) melalui media sosial, memasang alat peraga kampanye tidak sesuai aturan, pengerusakan alat peraga kampanye, kampanye di luar jadwal, dan pengunaan fasilitas umum seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan dan kantor pemerintah untuk berkampanye.

"Jika ingin melakukan kampanye maka harus ada pemberitahuan terlebih dahulu minimal H-1 dan tidak boleh melebihi jadwal yang telah dibuat," ujarnya.

Untuk diketahui, tahun 2020 ini Kukar melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bersama 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota Se Indonesia.

Rakor tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rinda Desianti, Plt Camat Tenggarong Seberang Sugiono, Akademisi Universitas Kutai Kartanegara dan Badan Pengawas Pemilu, yang diikuti aparatur kecamatan dan desa setempat. (adv/prokom08)

  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved