Breaking News:

Hentikan Demonstrasi! Mari Selesaikan Masalah dengan Komunikasi

UU Omnibus Law Ciptaker dengan berbagai macam kontroversinya dinilai sarat kezaliman. Rakyat kecil, terutama kaum buruh, adalah korban utamanya.

ist
Hentikan Demonstrasi! Mari Selesaikan Masalah dengan Komunikasi 

UU Omnibus Law Ciptaker dengan berbagai macam kontroversinya dinilai sarat kezaliman. Rakyat kecil, terutama kaum buruh, adalah korban utamanya. Penolakan terhadap UU Omnibuslaw kemudian ditanggapi dengan emosi sebagai luapan perasaan merupakan watak manusia yang alami.

Aparat keamanan pun kemudian dibikin sibuk terutama aparat Kepolisian yang harus bersusah payah melakukan berbagai pengamanan.
Pada 13 Oktober, sekelompok lain berbeda dari kelompok demonstran sebelumnya berencana melakukan gelar aksi tolak Omnibus Law. Apa gunanya meriuhkan jalannya pemerintahan di jalanan? Kelompok-kelompok tersebut seharusnya mengaca pada beberapa peristiwa terakhir. Misalnya, Kapolda Metro Jaya terpaksa menangkap 1.192 orang dan menetapkan 54 orang tersangka, saat berdemo menolak UU Omnibus Law Ciptaker.

Halte Bus Transjakarta, pos pengamanan Polantas, dan sebuah lobby gedung kantor ESDM, harus jadi korban. Rusak total. Apakah tidak cukup kericuhan yang sia-sia semacam itu terjadi, yang belum kita pahami solusi menanganinya? Lihat juga peristiwa lain di hari yang sama.

Di kota Pati, Jawa Tengah, aksi vandalisme terjadi karena ada oknum “tidak dikenal” masuk saat mahasiswa PMII melakukan aksi damai. Tidak cukup di Jakarta dan Pati, vandalisme lokal yang serupa juga terjadi di Tulungagung, Jawa Timur.

Lagi-lagi Pihak Polisi yang harus bekerja ekstra. Belum selesai mengapa vandalisme terjadi secara terorganisir. Kelompok lain berencana menggelar aksi demonstrasi yang serupa. Gagasan yang perlu dikaji ulang karena tidak kreatif di tengah problem yang belum tuntas.

Publik harus diajari politik hukum. Salah satunya terkait vandalisme yang selalu jadi bayang-bayang demonstrasi. Pelaku vandalisme bisa dikenai Pasal 406 KUHP subsider Pasal 489 KUHP. Dalam pasal ini jelas bahwa seseorang yang merusak barang orang lain harus dipenjara selama 2,8 tahun.

Lantas, bagaimana jika vandalisme itu terorganisir, sistematis, dan selalu mengiringi aksi demonstrasi damai? Sejak lama, Ketua Komisi III Herman Hery sudah curiga, bahwa vandalisme merupakan aksi terorganisir, yang memiliki dalang intelektual di belakangnya.

Kecurigaan semacam ini masuk di akal. Dengan melihat aksi penolakan UU Omnibuslaw, mayoritas aksi demonstrasi berakhir dengan anarkisme dan vandalisme. Pengrusakan fasilitas publik terjadi dimana-mana. Apakah dalam situasi semacam ini tidak ambil pelajaran?

Kritik atas UU Omnibuslaw melalui jalur keriuhan di jalanan sudah cukup. Cukup diwakili oleh teman-teman mahasiswa. Biar mereka belajar cara mengkritik pemerintahan, karena memang mereka masih dalam masa-masa menempuh pendidikan.

Kita telah memasuki puncak peradaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan tata kelola negara dan tata sosial berbangsa telah dipasrahkan ke dalam teks, bahasa, atau kita sebut hukum. Berbahasa adalah ciri manusia. karenanya, mari selesaikan permasalah melalu komunikasi yang baik.

Sebaliknya, demonstrasi yang dibayangi oleh potensi vandalisme-anarkis adalah wujud lain dari barbarisme. Persoalan-persoalan kontroversial dalam pasal-pasal UU Omnibuslaw Ciptaker ini bukan perkara yang mudah dan pasti berhasil dikritik lewat demo di jalanan. Inilah undang-undang yang sarat kepentingan politik global.

Karenanya, mengkritik UU Omnibuslaw dengan jalur demo di jalanan, terlebih di tengah pandemi, hanya membebani Pemerintah dan Kepolisian. Kelompok-kelompok demonstran harus memahami “manusia barbar”, yakni manusia yang dianggap sebagai primitif, terbelakang secara kebudayaan, teknologi, dan sofistifikasi ekonomi.

Artinya, mengkritik pemerintah dan DPR dengan cara melanggar undang-undang Social Distancing adalah cara berpikir yang terbelakang. Apalagi terbukti, demo di jalanan dibayang-bayangi vandalisme, yang entah siapa pelakunya.

Sebagai sebuah komunitas harus berpikir selangkah lebih maju ditimbang para mahasiswa-mahasiswa kemarin. Jangan sia-siakan kesempatan mengkritik pemerintah terkait UU Ciptaker ini, namun dengan catatan jangan menambah beban kepolisian. Dengan adanya kasus-kasus vandalisme kemarin itu, mengulangi demo jalanan tidak akan membawa kemajuan filosofis dalam memecahkan problem ekonomi-politis UU Ciptaker tersebut.

Detik-detik ini, tugas utama Kepolisian adalah membongkar jaringan vandalisme, dan membongkar mengapa ia selalu membayang-bayangi setiap kali ada aksi demonstrasi, sehingga citra positif demonstrasi di mata publik jadi tercoreng. Kelompok demonstran tidak perlu menghabiskan tenaga untuk berdemo, dan lebih baik fokus pada cara kritik lain yang lebih konstruktif.(tribunners)

Oleh: KH. Imam Jazuli, Lc. MA,
Pengasuh Pondok Pesantren Bina Insan Mulia

Tags
Opini
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved