Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

Rakor Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Gubernur Isran: Negara Pasti Ingin yang Terbaik

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menghadiri video conference untuk Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Kebijakan

HUMASPROV KALTIM/ADI SUSENO
RAKOR SINERGITAS - Gubernur Kaltim H Isran Noor, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto dan Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Undang-Undang Cipta Kerja di Makorem 091/ASN Jalan Gajah Mada Samarinda. Aksi unjuk rasa tak dilarang, sepanjang dilakukan secara terhormat dan beretika. Negara pasti ingin yang terbaik untuk rakyatnya. 

SAMARINDA - Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor menghadiri video conference untuk Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) di Makorem 091/ASN Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu (14/10/2020).

Acara secara virtual diikuti Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, jajaran Forkopimda Kaltim dan Kepala BPBD Kaltim Yudha Pranoto di Ruang Praja Manggala Gapuraning Negara, Makoram 091/ASN Samarinda.

Rakor dipimpin Menko Bidang Polhukam Mahfud MD, dihadiri Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Tampak pula Kapolri, Panglima TNI, jajaran DPR-RI, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur/bupati/walikota dan jajaran Forkopimda provinsi/kabupaten/kota seluruh Indonesia secara vitual.

Di hadapan puluhan awak media usai mengikuti rakor, Gubernur Isran Noor menegaskan pemerintah pusat terus membangun komunikasi yang baik, sehingga kondisi bangsa tetap aman, damai dan tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan pasca penerbitan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Rakor ini sangat baik, terutama dalam upaya bersama menyikapi situasi negara dan daerah agar tetap kondusif," ujarnya.

Pada dasarnya lanjut mantan bupati Kutai Timur ini, negara sangat menghargai aspirasi yang disampaikan beberapa elemen masyarakat melalui unjuk rasa.

"Namun, tetap lakukan secara terhormat dan beretika. Sebab, negara menjamin hak itu. Tapi tidak anarkis sampai merugikan orang lain," pesan Isran Noor.

Dijelaskannya, rakor menyampaikan pandangan dan materi UU Cipta Kerja oleh para menteri secara jelas kepada seluruh kepala daerah dan jajaran Forkopimda di tingkat provinsi, kota dan kabupaten seluruh Indonesia.

"Negara ini pasti ingin yang terbaik bagi rakyatnya. Mari kita pahami dan cari informasi yang benar," pungkasnya. (yans/sdn/sul)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved