Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Manajemen Kepegawaian Perlu Sinergi dengan Sistem Politik, Sekda Ikuti Rakor Kepegawaian se-Kaltim

Dalam kesempatan tersebut Sekda Kutai Barat Ayonius S Pd MM menyambut baik dan mendukung program yang sudah dilakukan

Editor: Achmad Bintoro
HUMASKAB KUBAR
RAKOR KEPEGAWAIAN - Sekda Kubar Ayonius bersama Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatiha Daerah (BKPPD) mengikuti rakor kepegawaian dan korpri se-Kaltim secara virtual. 

SENDAWAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Barat Ayonius SPd MM didampingi Kepala Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah mengikuti Rapat Koordinasi Kepegawaian dan Korpri se-Kaltim secara virtual, di ruang Diklat Kantor Bupati lantai III yang dibuka langsung oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim HM Sa’bani, Kamis (15/10).

Dalam kesempatan tersebut Sekda Kutai Barat Ayonius S Pd MM menyambut baik dan mendukung program yang sudah dilakukan oleh Pemprov Kaltim. Dan terima kasih pula kepada para narasumber yang telah memberikan materi yang cukup bermanfaat di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.

“Berkenaan dengan hasil Rapat Koordinasi Kepegawaian dan Korpri se-Kaltim tentang pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi, terdapat perubahan nomenklatur birokrasi, pada 31 Desember 2020 akan diberlakukan di kalangan kementerian, arah kebijakan dari struktural ke fungsional khususnya eselon IV dan kedepan kita masih menunggu regulasi dimana tunjangan yang diperoleh ASN yang dialihkan status jabatan fungsional disetarakan dengan jabatan yang diduduki saat ini,” jelas Ayonius.

Sambil menunggu regulasi aturan kapan diterapkan di tingkat kabupaten, kata Ayonius, maka Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) bersama organisasi dan tata laksana bisa mempelajari aturan, mekanisme serta regulasi yang harus diterapkan di tingkat kabupaten sesuai aturan yang berlaku.

Ketika membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian dan Korpri se-Kaltim di Balikpapan, Sekprov Kaltim HM Sa’bani menuturkan, kedepan manajemen kepegawaian perlu sinergi dengan sistem politik yang ada agar ASN tidak jadi korban. Sebab kondisi ini selalu berulang dihadapkan pada saat pilkada.

Ia juga berharap melalui rakor dibahas transformasi eksistensi Korpri kedepannya sebagai organisasi yang berperan meningkatkan kesejahteraan ASN beserta keluarga.

“Korpri harus menjadi wadah ekstra bagi ASN dalam melakukan aktivitas lain untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan ASN. Termasuk memberikan perhatian peningkatan kesejahteraan non ASN, seperti yang dilakukan Pemprov Kaltim mengikutkan non ASN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan agar dapat jaminan,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, mengatakan ada lima hal yang menjadi dasar pelaksanaan rakor dianggap penting yakni kebijakan pemangkasan anggaran,manajemen talenta, PP 71/2019 perubahan PP18/2015 tentang perangkat daerah, eksistensi Korpri, dan profesionalitas ASN.

“Satu hal ini yang sulit dihindari. Terkait pemangkasan birokrasi. Mau tidak mau jika diterapkan maka harus menyesuaikan. Makanya rakor menghadirkan narasumber berkompeten yang memberi penjelasan secara jelas dan lengkap,”tegasnya.

Berkaitan manajemen talenta, idealnya dalam manajemen kepegawaian sudah bisa memprediksi seseorang menjadi apa, seperti siapa menjadi Sekda, kepala BKD, dan lainnya, kedepan pendekatan seperti ini juga harus dilakukan.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana mengatakan dua dari lima prioritas Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin adalah peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi.

“Dua hal ini menjadi dasar perlunya dilakukan peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi secara menyeluruh di manajemen kepegawaian,” tambahnya.(hms10/NAW)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved