TANJUNG SELOR - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) atas keberhasilan Pemprov termuda di Tanah Air ini menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2015 hingga 2019.

Penghargaan diserahkan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Kaltara sekaligus Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara, Indra Soeparjanto kepada Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi di Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (16/10).

Pjs Gubernur Teguh Setyabudi mengatakan, penghargaan ini akan terus memacu jajaran Pemprov Kaltara untuk bekerja dan berkinerja baik dalam segala hal, khususnya dalam penatakelolaan dan pelaksana keuangan daerah.

Ia mengingatkan Sekprov, Inspektur, dan semua jajaran Kepala OPD tidak mudah berpuas diri dengan penghargaan ini. Opini WTP sebut Teguh bukanlah akhir.

“WTP itu secara tata lelola entitas itu sudah sangat baik. Namun tentu WTP bukan tujuan akhir pengelolaan keuangan. Tetapi peningkatan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah tujuan utamanya,” katanya.

Pjs juga berpesan agar capaian yang sudah sangat baik itu, terus dipertahankan walau telah mencapai 6 kali provinsi ini meraih opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Bahwasanya pengelolaan keuangan daerah sebagai wujud mengimplementasikan program nyata demi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik, dan mengoptimalkan segala potensi di Kalimantan Utara,” ujarnya.

Usai menerima piagam dan plakat penghargaan, Pjs Gubernur berkelakar agar Kementerian Keuangan menggelontorkan dana pemerintah ke Kaltara sebagai ‘hadiah’ atas capaian tersebut.

“Kalau Rp 500 miliar kan lumayan. Sebagi bentuk apresiasi terhadap apa yang sudah diraih di Kaltara. Hadiah sebesar itu, bisa untuk membangun sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat,” kelakar Teguh.(adv/humas)