Pilkada Samarinda
Debat Kandidat Pilkada 2020, Cara Calon Walikota Samarinda Meningkatkan Kesejahteraan Guru Honorer
Selain penanganan Corona atau covid-19 dan kesehatan yang ditanyakan ketiga calon Walikota, permasalahan di bidang pendidikan.
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - KPU Samarinda menggelar debat calon Walikota di hotel Mercure, Minggu (18/10/2020) malam.
Selain penanganan Corona atau covid-19 dan kesehatan yang ditanyakan ketiga calon Walikota, permasalahan di bidang pendidikan juga turut dikupas dalam debat paslon kali ini.
Terdapat tiga pertanyaan terkait tema pendidikan kali ini. Moderator I Made Kertayasa telah menyampaikan pertanyaan pertama terkait fasilitas sekolah di pinggiran kota. Pertanyaan kedua yang ia buka di amplop B yaitu tentang langkah para calon memberikan kesejahteraan para guru honorer.
"Berdasarkan data disdik samarinda, 1500 tenaga honorer, 70 di anyatanya adalah guru. Sisa adalah tenaga umum. Langkah konkret apa untuk tingkatkan status dan kesejahterana guru honorer di Samarinda," tanya I Made Kertayasa kepada tiga calon Walikota.
Calon Walikota nomor dua Andi Harun mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan moderator. Ia memberikan solusi yaitu menyesuaikan upah guru honorer yang ada di Samarinda menyesuaikan dengan upah minimum kota (UMK).
Baca Juga: PNS Terbukti Praktik Selingkuh dan Kumpul Kebo Bisa Dipecat
Baca Juga: Curah Hujan Tinggi, Ada Longsor di Samarinda, BPBD Buat Solusi akan Memberi Tumbuhan Vetiver
Berdasarkan UMK tahun 2020, maka honorer mendapatkan upah sebesar Rp 2,8 juta. Selain itu status tenaga honorer guru dinaikkan menjadi aparatur sipil negara non PNS.
"Yang tadinya tenaga honor biasa, sekarang aturan membolehkan kita angkat jadi ASN. Tidak usah cari model lain. Kami berkomitmen akan berusaha semaksimal mungkin jadikan honor tak hanya guru tapi di sektor pemerintah, kita akan angkat jadi ASN. Bedanya dengan PNS tidak ada pensiun," ucap Andi Harun.
Sementara itu calon Walikota nomor urut tiga Zairin Zain mengatakan akan berupaya para Guru honorer mendapatkan upah yang layak. Bahkan jika memungkinkan, guru honorer pun nantinya mendapatkan upah sesuai UMR.
"Disesuaikan dengan kualitas mengajarnya. Agar setara dengan UMR supaya hidupnya bisa sama dengann masyarakat lain. Mereka ini juga kasihan, fasilitas yang diberikan belum mencukupi, perumahan tidak ada. Kami ingin guru honor gajinya sesuai UMR," ucap Zairin Zain.
Sementara itu calon Walikota nomor satu Muhammad Barkati berupaya agar guru honorer diangkat menjadi pegawai tetap.
Namun untuk pengangkatan pegawai tetap ini harus melihat kekuatan anggaran pemerintah dengan menyesuaikan upah dan tunjangan sesuai dengan guru honorer yang diangkat menjadi pegawai tetap.
Harus diberikan penghargaan yang sebaik-baiknya bagi kehidupan mereka. Kami akan tambahkan gaji insentif atau tunjangan lain.
"Kita menyesuaikan dengan alokasi anggaran PAD kita. Kita akan berusaha, dan bagaimanapun PNS atau ASN semua keputusan akan di pusat. Kita akan perjuangkan mereka dan bisa diangkat sebagai pegawai tetap," ucap Muhammad Barkati.
