Berhasil Raih Opini WTP, Pemkab Mahulu Terima Penghargaan dari Pemerintah Pusat

SAMARINDA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) meraih piagam penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia atas pencapaian pengelolaan Laporan Pemerintah Daerah (LKPD), dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Piagam penghargaan yang diserahkan Gubernur Kaltim Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si dan diterima oleh Penjabat Sementara (pjs) Bupati Mahulu Drs. Gede Yusa, S.H. di Hotel Mercure Samarinda, Rabu (21/10) lalu.

Turut hadir mendampingin Pjs bupati Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahulu Gerry Gregorius, SE, M.Si, AK dan Inspektur Inspektorat Mahulu Budi Gunarko Ompusunggu, SE.,AK.,MM.,Ca.,AAP.

Pemberiaan piagam dari pemerintah pusat ini sebagai bentuk apresiasi kepada Kabupaten Mahakam Ulu, atas pengelolaan keuangan dan pertangungjawaban dari keuangan pemerintah daerah dengan baik dan berstandart tinggi.

Pjs Bupati Mahulu mengharapkan penghargaan yang diterima ini dapat menjadi pemicu Pemkab Mahulu untuk lebih baik lagi.

“Mudah-mudahan dengan capaian Ini dapat meningkatkan kinerja kita lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan untuk diperhatikan semua OPD bahwa sekecil apapun keuangan daerah, betul- betul dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujarnya.

Gubernur Kaltim, Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si, pun menyampaikan selamat atas capaian yang diperoleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota yang kesereluruhannya telah mendapat WTP.

“Tidak mengurangi rasa hormat saya dan penghargaan saya atas nama Pemerintah Provinsi Kaltim dan seluruh masyarakat Kaltim, mengucapkan selamat pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapat penghargaan dengan predikat WTP,” ungkap Gubernur Kaltim.

Lebih lanjut, Gubernur Kaltim mengatakan, akan meminta pada BPK RI agar bekerja secara profesional dan tidak perlu takut dalam memberi penilaian terhadap kinerja tata kelola keuangan daerah.

“Apapun hasilnya, tidak menjadi masalah karena itu akan menjadi bahan perbaikan. Dan adanya penilaian objektif BPK RI tentunya membuat semua pihak, terutama pemerintah daerah bekerja dan mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar,” tandas Gubernur Kaltim ini. (advertorial/hms10/td/naw)