TARAKAN - Wali Kota Tarakan, dr Khairul beberapa pekan lalu mengukuhkan Majelis Pertimbangan Penyelesian Daerah (MPPKD) Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Majelis yang diketuai oleh Sekretaris Daerah itu memiliki tugas di antaranya, memeriksa pihak yang bertangungjawab atas kerugian daerah.

Memberikan pertimbangan dalam penyelesaian kerugian daerah, dan untuk memberikan pendapat, saran, dan pertimbangan terhadap tuntutan ganti rugi kerugian, yang semuanya berpedoman pada Permendagri Nomor 133 Tahun 2018.

"Langkah ini ditempuh dalam upaya kita menyelesaikan temuan-temuan kerugian negara,” ujarnya, Selasa (27/10/2020).

Dia mengatakan Pemkot Tarakan saat ini tengah berupaya melakukan peningkatan akuntabilitas.

Temuan baik kerugian negara maupun yang bukan kerugian administratif, dia minta untuk diselesaikan seluruhnya.

"Atau paling tidak 90 persen, walaupun dari BPK mensyaratkan untuk tindak lanjut 75 persen,” ucapnya.

Di samping itu, Pemkot Tarakan juga meluncurkan empat inovasi daerah hasil dari Proyek Perubahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan, yaitu:

Aplikasi Sistem Informasi Kerugian Daerah (SIKUDA) oleh Inspektur Kota Tarakan.

Aplikasi Ormas Cinta NKRI oleh Kepala Kesbangpol.

Aplikasi Data Terintegrasi, Sinkron, dan Valid (SATE COVID) oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra.

Aplikasi SIUJI dalam hal peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Tarakan. (adv/M03)