Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Utara

Wujudkan Pilkada yang Jujur Berintegritas

“Pilkada adalah proses penting untuk mengawal pembangunan daerah dan pemerintah daerah merupakan salah satu area yang sangat rawan korupsi

Editor: Achmad Bintoro
HUMASPROV KALTARA
PILKDA BERINTEGRITAS - Sekretaris Provinsi Kaltara Suriansyah mengikuti Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas Tahun 2020 secara daring di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (27/10). 

TANJUNG SELOR - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Lili Pintauli Siregar mengharapkan seorang kepala daerah harus menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan mampu mengontrol orang-orang di sekelilingnya untuk tidak berperilaku korupsi.

Ini disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H Suriansyah usai mengikuti Webinar Pembekalan Pilkada Berintegritas Tahun 2020 (Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Maluku Utara) secara daring di ruang rapat lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (27/10).

Kegiatan ini mengangkat tema yaitu mewujudkan pimpinan daerah berkualitas melalui pilkada serentak yang jujur berintegritas.

Dikatakan Sekprov, menurut Lili bahwa tingkat pembangunan suatu negara, sangat dipengaruhi oleh tingkat korupsi. Korupsi yang marak terjadi, akan menghambat pembangunan sebuah bangsa.

“Pilkada adalah proses penting untuk mengawal pembangunan daerah dan pemerintah daerah merupakan salah satu area yang sangat rawan korupsi,” katanya.

Dalam paparan salah satu pimpinan KPK tersebut, tergambar beberapa modus korupsi kepala daerah yaitu intervensi dalam belanja daerah, intervensi penerimaan daerah, perizinan, benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

Untuk mencegah hal tersebut, berawal dari pendidikan. “Mengapa pendidikan? Karena kita akan tahu dan memahami anti korupsi dan cara menghindarinya. Komunikasi simetris dan perlunya sinergi lembaga politik dan penegak hukum serta mampu memimpin diri sendiri,” ujarnya.

“Setelah upaya pendidikan dilakukan, maka langkah berikutnya adalah dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan perbaikan sistem segala sektor, yaitu perencanaan, pengadaan sampai penyelenggaraan pemerintahan yang terkoordinasi dengan baik,” imbuhnya.

Terakhir, Sekprov mengingatkan agar aktivitas kampanye sampai pada pasca pencoblosan, harus dilaksanakan dengan mematuhi protokol.(adv/humas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved