Breaking News:

BUMN dalam Bidikan Peneliti

DI era Orde Baru menjadi "ATM" pejabat. Di era Reformasi menjadi "bancakan". Akibatnya, banyak yang merugi bahkan gulung tikar.

Editor: Tohir
IST
tengku murphi nusmir 

DI era Orde Baru menjadi "ATM" pejabat. Di era Reformasi menjadi "bancakan". Akibatnya, banyak yang merugi bahkan gulung tikar. Mujur-mujurnya, hidup segan mati tak mau. Itulah nasib Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia.

Di era Orba, bukan rahasia lagi BUMN-BUMN menjadi "Anjungan Tunai Mandiri" atau "ATM" pejabat dan kroni-kroninya. Di era Reformasi ini, BUMN-BUMN dalam "penguasaan" manajemen, relawan dan partai politik, sehingga tidak mustahil ketika BUMN-BUMN itu kemudian menjadi "bancakan" atau ajang bagi-bagi rezeki.

Mereka tak pernah ambil pusing. Kalau BUMN merugi, negara akan menyuntik modal melalui Penyertaan Modal Negara (BUMN). Apalagi di antara BUMN-BUMN itu ada yang mengemban misi Public Service Obligation (PSO).

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pun akan menyetujui PMN, karena toh banyak politisi yang duduk ongkang-ongkang di perusahaan plat merah itu. Di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, PT Indosat bahkan dijual ke Singapura. Di era Presiden Jokowi, orang-orang parpol dan relawan pendukungnya berbondong-bondong masuk BUMN, terutama sebagai komisaris.

Menteri BUMN Erick Thohir yang semula, berdasarkan latar belakangnya sebagai pengusaha, kita harapkan dapat bekerja profesional dan independen, ternyata faktanya ia justru banyak memasukkan orang parpol dan relawan ke BUMN.

Erick menerapkan politik balas budi model politik etis era kolonial Belanda. Dalam sebulan saja, Erick mengangkat tiga relawan Jokowi menjadi komisaris di BUMN. Mereka adalah Ulin Ni'am Yusron sebagai Komisaris Independen PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Eko Sulistyo sebagai Komisaris Independen PT PLN, dan Dyah Kartika Rini sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja.

Belasan politisi dan relawan lain yang menjadi komisaris di BUMN antara lain Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (Komisaris Utama PT Pertamina), Rizal Mallarangeng, Andi Gani Nena Wea, Fadjroel Rachman (merangkap Juru Bicara Presiden), Lukman Edy, Wawan Iriawan, Arif Budimanta, Dwi Ria Latifa, Zulnahar Usman, Rizal Calvary Marimbo, dan Michael Umbas.

Meski demikian, salah satu organ relawan Jokowi tetap saja mengaku masih kurang. Organ relawan itu menilai keberadaan relawan-relawan pendukung Jokowi di BUMN masih kurang banyak. Orang parpol kemudian menimpali, keberadaan relawan di BUMN sudah kelewat banyak.

Justru orang parpol-lah yang masih kurang banyak di BUMN. BUMN pun seakan menjadi ajang rebutan antara relawan dan parpol. Sesungguhnya, apakah fenomena BUMN menjadi "ATM" di era Orba, dan "bancakan" di era Reformasi ini melanggar hukum atau tidak? Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa pula banyak korupsi di BUMN? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Lembaga Studi dan Analisis Hukum Civil Law akan melakukan penelitian atau kajian. Penelitian dilakukan dari hulu hingga hilir.

Latar belakang penelitian ini adalah Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penelitian berangkat dari observasi, berbagai literatur, termasuk peraturan perundang-undangan. Objek yang menjadi perhatian peneliti adalah peraturan perundang-undangan terkait BUMN, dan masalah kerugian yang dialami perusahaan-perusahaan BUMN.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved