SAMARINDA - Komisi IV DPRD Kaltim bersama Dinas Pariwisata Kaltim menerima aspirasi dari Aliansi Pekerja Seni (APS) se-Kaltim, Selasa (27/10) lalu. Mereka menyampaikan aduan berkaitan dengan bidang jasa yang dilarang satgas covid untuk dilakukan saat gelar hajatan.

Nanang Ari Wibowo selaku Ketua APS menyampaikan, di saat pandemi tidak bisa bekerja seperti biasa karena adanya batasan protokol kesehatan. Untuk itu APS meminta solusi agar bisa melakukan pertunjukan dan apa saja batasan agar tidak melanggar aturan dan prokol yang ada.

"Intinya kami minta ruang untuk mencari nafkah, karena di belakang kami ada keluarga yang harus dihidupi," kata Nanang.

Kepala Dinas Pariwisata Kaltim Sri Wahyuni mengatakan, mengenai persoalan hajatan, terkait dengan aktivasi jenis hiburan kegiatan wisata yang bisa dan tidak bisa dilakukan semua bergantung rekomendasi satgas covid kabupaten/kota. Tiap wilayah tidak sama karena adanya perbedaan kluster yang berbeda ditiap wilayah.

"Berkaitan hajatan, barangkali yang perlu dikomunikasikan kepada tim satgas adalah ketika menghadirkan hiburan agar tidak menimbulkan kerumunan dan tetap menerapkan protokol kesehatan," ujar Sri Wahyuni.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Ya'qub didampingi anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh, Herliana Yanti, dan Abdul Kadir Tappa menjelaskan, apabila kaitannya untuk menggelar hajatan dimasa pandemi maka perlu ada izin dari kepolisian atau satgas covid kabupaten /kota. Karena mekanismenya sejak pandemi covid ada protokol kesehatan yang jadi persyaratan di segala aktifitas sosial masyarakat.

"Kami akan agendakan pertemuan dengan satgas covid, agar kita bisa mengambil satu keputusan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Yang jelas aspirasi teman-teman APS akan kita sampaikan satgas covid," kata Rusman. (adv/hms8)