Tiga Orang ASN Terlibat Politik Praktis di Pilkada Bontang, KASN Jatuhkan Sanksi

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG- Ketua Bawaslu Bontang, Nasrullah membenarkan ada 3 ASN yang mendapat sanksi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketiganya terlibat politik praktis di Pilkada Bontang 2020.

Sebanyak 2 orang ASN bertugas di lingkungan Pemkot Bontang.

Sedangkan satu ASN lain tercatat sebagai dosen pengajar di perguruan tinggi Kaltim. 

"Sudah kami terima laporan bahwa 3 orang ASN yang terbukti melanggar netralitas. Sudah ditindaklanjuti Pemkot dan Pemda," ujarnya.

Lebih lanjut, Nasrullah menyebut rekomendasi KASN ditujukan langsung ke pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Pihaknya hanya menerima tembusan bahwa rekomendasi tersebut sudah dilaksanakan.

Untuk diketahui, Bawaslu Bontang sejauh ini telah menangani 3 laporan perkara pidana Pemilu, juga 2 laporan perkara netralitas ASN.

Dari 3 laporan terkait dugaan pelanggaran pidana, 2 laporan dihentikan karena dinilai tidak memenuhi unsur pelanggaran.

"Satu laporan pelanggaran pidana Pemilu masih diproses," tuturnya.

Sedangkan, 2 laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN masih diproses, salah satunya dinyatakan lengkap, namun satu laporan masih diperlukan dokumen pendukung.

Diberitakan sebelumnya, beredar kabar Mendagri kembali memberi teguran bagi 67 kepala daerah terkait soal netralitas ASN di Pilkada Bontang 2020.

Pemerintah pusat meminta Kepala Daerah menindaklanjuti rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada.

Bahkan apabila tak ditindaklanjuti, Kepala Daerah bisa dikenai sanksi, mulai dari sanksi moral hingga hukuman disiplin.

Saat dikonfirmasi Pjs Walikota Bontang, Riza Indra Riadi mengaku telah mendengar kabar tersebut.