Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

5 Instansi Kategori Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada yang Belum Ditindaklanjuti PPK

Lima instansi kategori pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Serentak 2020 yang belum ditindaklanjuti PPK.

TRIBUNKALTARA.COM/AMIRUDDIN
ILUSTRASI Pjs Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi menghadiri deklarasi netralitas ASN di Lapangan Agatis, Tanjung Selor, Kamis (15/10/2020). TRIBUNKALTARA.COM/AMIRUDDIN 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Lima instansi kategori pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Serentak 2020 yang belum ditindaklanjuti PPK.

Data pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pilkada Serentak Tahun 2020 menyebutkan bahwa per 5 November 2020.

Sejumlah 362 ASN sudah ditindaklanjuti Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan penjatuhan sanksi.

Hal ini berkenaan dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Baca Juga: Ekonomi Kaltim Mulai Membaik, Ekspor Batu Bara dan CPO Menggeliat

Baca Juga: Politisi Senior Partai Keadilan Sejahtera Sarankan Mahfud MD Temui Rizieq Shihab

Baca Juga: Azerbaijan dan Armenia Bersepakat Akhiri Perang, Sudah Enam Pekan Bertempur

Baca Juga: Pemkab Kukar Buat Pemeliharaan Jembatan Ing Martadipura Kota Bangun, Kirim Personel Atur Lalu Lintas

Ada Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

“Netralitas merupakan concern bersama yang harus terus kita jaga sebagai bentuk konsistensi kita dalam pelaksanaan SKB,” tegas Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, Otok Kuswandaru dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Rabu (11/11/2020).

Halaman
1234
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved