Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Utara

Buka Muswil Dekopin Kaltara, Hartono: Dituntut Mampu Bantu dan Bina Koperasi

koperasi dibuat bukan sekedar untuk mendapatkan bantuan dana tetapi pemanfatannya digunakan bukan

TRIBUNKALTIM.CO/AMIRUDDIN
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disprindagkop) Kalimantan Utara (Kaltara), Hartono, Rabu (8/7/2020) di Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara. 

TANJUNG SELOR – Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) dituntut untuk mampu membantu dan membina setiap koperasi yang ada.

“Termasuk bagaimana menyikapi agar koperasi di Kaltara itu sehat dalam artian koperasi dibuat bukan sekedar untuk mendapatkan bantuan dana tetapi pemanfatannya digunakan bukan untuk mengembangkan koperasi itu sendiri,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop-UMKM) Kaltara, Hartono saat membuka acara Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopin wilayah Provinsi Kaltara Daerah di Hotel Pangeran Khar, Tanjung Selor, Selasa (10/11).

Muswil ini sendiri, merupakan bagian dari rangkaian Muswil Dekopinwil seluruh Indonesia pasca Munas Makasar 2019. Muswil ini fokus pada 2 pembahasan yakni menetapkan pokok-pokok program 5 tahun Dekopinwil Kaltara periode 2020-2025 dan memilih dan menetapkan pengurus Dekopinwil Kaltara masa bakti 2020-2025 berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dekopin.

“Koperasi di Kaltara saat ini, sekitar 638 sedangkan yang baru mendapatkan Nomor Induk Koperasi (NIK) baru 60 persen,” ungkapnya.

Terkait pinjaman atau bantuan bagi koperasi, Hartono menyatakan, sebelum melakukannya ada baiknya pengurus Dekopinwil terpilih melakukan evaluasi kepada tiap koperasi selama 3 tahun.

Setelah dinyatakan koperasi tersebut sudah memenuhi persyaratan dan layak atau sehat, selanjutnya Disperindagkop Kaltara bisa memberikan rekomendasi untuk mengajukan pinjaman baik dari pusat melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) maupun melalui perbankan untuk daerah.

“Untuk besaran pinjaman dari LPDB kisaran Rp 250 juta sampai 10 miliar dengan kisaran bunga 4,5 persen sedangkan pinjaman melalui perbankan, koperasi bisa mengajukan pinjaman Rp 250 juta kebawah tetapi bunganya diperkirakan lebih besar dari LPBD sekitar 8 persen karena ada biaya pendampingan dan administrasi lainnya,” urainya.

Di tempat yang sama, Ketua Badan Pengawas Dekopin Pusat, Iyan Kastian Ukkas menyampaikan bahwa Dekopin kedepannya mempersiapkan program utama yakni pangan. “Dalam hal ini, Dekopin telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi yang terlibat dalam program pangan nasional,” jelasnya.

Kedua, IT dimana Dekopin akan mengandalkan data base koperasi selanjutnya akan dikembangkan sebagai market place koperasi dan perkembangan lainnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini mengangkat tema Melalui Muswil Bersama Dekopin New Era Kita Kembangangkan Koperasi Modern, Berdaulat dan Sejahtera sebagai Mitra Pemerintah.(adv/humas)

Tags
Dekopin
Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved