KPU Balikpapan Pastikan Debat Pilkada Tetap Jalan, Meskipun Ada Penolakan dari Jaringan Kotak Kosong

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Meski diprotes sejumlah massa, namun gelaran debat Pilkada Balikpapan 2020 dipastikan tetap berjalan, Rabu (11/11/20).

"Tetap jalan, kalau misalnya ada yang menghalangi itu masalah jadi berbeda. Menghalangi kampanye itu jadi pidana," ujar Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha.

Ketua KPU Balikpapan dua periode itu pun menyayangkan aksi demo yang mengatasnamakan jaringan kotak kosong.

Aksi demo tersebut berkaitan dengan keberatan sejumlah masyarakat atas panelis yang ditunjuk dari luar kota.

"Yang jadi aneh protesnya masuk injury time. Nanti malam sudah debat tapi hari ini protes, kita bisa apa," katanya.

KPU Kota Balikpapan, saat ini juga sudah terikat kontrak dengan tim panelis yang telah ditunjuk.

"Kalau dianulir, malah potensi gugatan dan masalahnya jadi panjang," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, massa aksi itu menghendaki debat publik dilakukan secara langsung antara calon dan masyarakat.

Namun, dalam petunjuk teknis ketika calon tunggal, maka debat akan dilakulan dengan panelis.

"Kita sudah desain, ada pertanyaan masyarakat, tapi sudah kita video dan kita rekam, untuk paslon," tuturnya.

Sehingga, kata Noor Thoha, ruang masyarakat bertanya secara langsung tetap ada melalui rekaman.

"Insya Allah apa yang sudah kami putuskan itu terbaik, bahwa ada protes itu bagian dari dinamika demokrasi," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah massa yang mengatasnamakan jaringan kotak kosong mendatangi kantor KPU Balikpapan, Rabu (11/11/2020).

Mereka menolak panelis dalam debat Pilkada Balikpapan 2020, lantaran dianggap diragukan netralitas dan integritasnya.

Ketua KPU Balikpapan, Noor Thoha, angkat bicara mengenai hal ini.

Ia pun membeberkan alasan menunjuk lima panelis yang hadir dalam debat nanti.

"Dalam debat itu sudah diatur khusus. Ada di juknis dalam hal penunjukan panelis," katanya di kantor KPU Balikpapan, Rabu (11/11/2020).

Panelis yang dipilih tak sembarangan.

Ada syarat yang wajib dipenuhi terkait integritas, profesionalitas, dan keahlian kepakaran.

Memang tidak banyak aturan yang mengatur syarat panelis terkait debat dalam Pilkada calon tunggal.

Apabila debat lebih dari satu pasangan, pakar hanya merumuskan masalah atau pertanyaan.

Jika calon tunggal maka dihadapkan dengan panelis.

"Panelis ini lama kita bentuk, dan kita telah lama umumkan ke masyarakat," ujarnya.

KPU Kota Balikpapan mengklaim, telah menyampaikan lima panelis kepada publik sejak beberapa waktu lalu.

KPU juga mempersilakan, apabila ada tokoh masyarakat Balikpapan yang diusulkan untuk menjadi panelis dalam Pilkada.

Di internal pleno, KPU juga melalui perdebatan panjang dalam menentukan setiap tokoh yang dimunculkan.

"Kita lihat track record dan riwayat organisasi. Ketemu 5 panelis itu dan kita harap minim resistensi. Tapi walau begitu ada saja yang kurang setuju," ujar Noor Thoha.

Dari lima panelis yang ditunjuk semuanya dianggap beres.

Empat di antaranya merupakan akademisi dari Universitas Mulawarman.

Bahkan, panelis yang ditunjuk dalam debat Pilkada Balikpapan nanti tidak hanya menjadi panelis di Kota Minyak.

Namun juga di beberapa daerah lain yang menyelenggarakan Pilkada, yakni di Mahulu, Kutai Barat dan Paser.

Baca juga: Ternyata Begini Cara Mudahnya Mengembalikan Foto & Video yang Terhapus dari Aplikasi WhatsApp

Baca juga: Kasus Perceraian di Lingkup ASN Pemkot Samarinda, Ada 12 yang Sedang Dalam Proses

Baca juga: Tim Ini Bentuk Satgas Jaga Kampung di Tiap RT, Siap Gebuk Pelaku Praktik Politik Uang di Bontang

"Di sana tidak ada masalah. Mereka sudah teruji. Tapi yang dikehendaki adalah orang Balikpapan," tuturnya.

Namun begitu, tuntutan dari massa aksi ini tak bisa mengubah keputusan KPU.

Sebab, masyarakat juga tak mengajukan nama kepada KPU Balikpapan.

"Kita sudah coba cari sendiri, kita telusuri ke belakang, pasti ada yang protes karena ada riwayat masuk organisasi partai politik," imbuhnya.

(TribunKaltim.co/ Miftah Aulia)