Breaking News:

Politik Dinasti vs Demokrasi

PILKADA serentak yang dilaksanakan tahun 2020 disambut antusias oleh partai - partai dan kelompok yang berkepentingan, tapi ditanggapi dengan sikap

Editor: Tohir
Politik Dinasti vs Demokrasi
IST
Patricia Leila Roose

Sementara dalam tradisi demokrasi dengan pilihan langsung, calon penerus yang diajukan oleh partai pendukung yang merupakan kerabat dari pemimpin sebelumnya tidak otomatis bisa terpilih.

Banyak kasus terjadi calon yang diajukan oleh partai - partai merupakan kerabat pemimpin atau kepala daerah sebelumnya, kalah di dalam pilkada. Sebagai contoh "Agus Harimurti Yudhoyono" sebagai calon gubernur DKI Jakarta meskipun anak dari mantan presiden Indonesia juga kalah di dalam pilkada.

Dari kasus yang muncul tersebut tidak secara otomatis bisa terpilih. Kecuali daerah istimewa Yogyakarta yang tidak ada pemilihan gubernur tetepi lewat penetapan yang penerusnya harus dari kerabat sesuai dengan Undang- undang kekhususan yang mengatur tentang daerah istimewa Yogyakarta.

Dari sisi ini tidak seluruhnya kerabat seorang kepala daerah yang maju sebagai calon kepala daerah secara otomatis bisa terpilih. Bahkan cucu bung Karno, keponakan Megawati ( Puti Guntur Soekarnoputri) yang maju sebagai wakil calon gubernur jawa timur juga tidak terpilih.

Dari kesimpulan ini bisa kita ambil kesimpulan rakyat pemilih secara umum tidak mewarisi pikiran - pikiran yang berbau gaya dinasti. Walaupun kita sadari bersama bahwa yang mencolok di dalam setiap proses pemilihan adalah kedaulatan pasar lebih mencolok dibandibg kedaulatan rakyat itu sendiri.

Sementara soal yang tersisa adalah keluarga garis biru yang aktif di dalam dunia politik sebenarnya tidak boleh dibatasi, tetapi mesti berproses dan akhirnya layak menjadi pemimpin.

Terpilih atau tidak terpilih bukan merupakan indikasi bahwa mereka layak, karena kedaulatan pasar yang lebih kuat dan menonjol. Jadi kerabat para elit tersebut tidak boleh dihambat di dalam menggunakan hak - haknya di dalam bidang politik. Yang harus dibenahi justru pada kesadaran elit yang sedang berkuasa tentang kapankah pantasnya anak istri adik atau kerabatnya itu menjadi pemimpin dan harus mengikuti proses - proses seperti warga negara yang lain.

Sekaligus pembenahan terhadap partai - partai harus segera dilakukan karena munculnya para kerabat elit yang belum waktunya dan terkesan dipaksakan sebagai pemimpin itu mengindikasikan partai sebagai salah satu sumber utama "recruitment" kepemimpinan telah gagal melakukan kaderisasi.

Pembenahan harus mulai dilakukan dengan merubah Undang - undang partai politik misalnya dengan cara membatasi masa jabatan pimpinan partai sejak tingkat daerah hingga nasional.

Negara dalam hal ini pemerintah harus aktif melakukan penguatan politik pada rakyat dengan cara yang cerdas dan jangan sampai terjadi pembodohan oleh kuasa negara kepada rakyatnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved