Breaking News:

Memahami dan Mengambil Pelajaran dari Pemilu AS

DALAM beberapa hari terakhir ini kita dan hampir di seluruh dunia disuguhi hingar bingarnya pelaksanaan pemilu di America Serikat (AS). Beberapa joke

Editor: Tohir
JIM WATSON, Brendan Smialowski / AFP
(COMBO) Kombinasi gambar yang dibuat pada 22 Oktober 2020 ini menunjukkan Presiden AS Donald Trump (kiri) dan kandidat Presiden dari Partai Demokrat dan mantan Wakil Presiden AS Joe Biden saat debat terakhir presiden di Belmont University di Nashville, Tennessee, pada 22 Oktober 2020 . 

DALAM beberapa hari terakhir ini kita dan hampir di seluruh dunia disuguhi hingar bingarnya pelaksanaan pemilu di America Serikat (AS). Beberapa joke dan meme- meme berseliweran di media social kita yang menunjukkan bahwa terhadap peristiwa pemilu AS kali ini, perhatian masyarakat cukup besar.

Mengapa saya sebagai pemerhati masalah lingkungan tertarik untuk membahas Pemilu di AS yang melibatkan Donald Trump ini? Alasannya adalah, Donald Trump cenderung anti atau tidak peduli pada pelestarian lingkungan, sehingga merasa perlu mengemukakan pelajaran yang bisa diambil.

Sampai tulisan ini dibuat, Donald Trump belum mau mengakui kekalahannya, karena dianggap pemilunya curang (bayangkan, calon incumbent yang masih memerintah menuduh panitya pemilihan umum yang ditunjuk oleh pemerintah curang/menguntungkan lawan hehehehe), walaupun dari hitungan real count yang dilakukan oleh "KPU" tiap tiap negara bagian dan juga oleh media penyiaran TV utama diantaranya CNN, MSNBC, ABC dan bahkan Fox News yang selalu berada dipihak Donald Trump, sudah memprediksikan Joe Biden akan mendapat 306 electoral vote sementara Donald Trump hanya mendapat 232 electoral vote.

Perlu diketahui, di Amerika Serikat, walaupun selalu disebutkan sebagai negara demokrasi nomor 1 di dunia, pemilunya tidak menganut pemilihan langsung atau satu pemilih satu suara dalam menentukan presidennya, tetapi jumlah suara pemilih akan menentukan kemana perwakilan suara negara bagian tersebut (disebut electoral vote) mengarahkan dukungannya, dengan prinsip winner's takes all (pemenang mengambil seluruh suara).

Contohnya di negara bagian Pennsylvania yang mempunyai 20 electoral vote, begitu Joe Biden suaranya menguasai 50 % suara, sementara Donald Trump 49 % suara dan calon independent 1 %, maka Joe Biden sebagai pemenang mendapat seluruh/100% dari 20 electoral vote dari negara bagian Pennsylvania, bukan berdasar presentase suara yang didapat.

Pola ini pada pemilihan presiden tahun 2016 pernah sangat menguntungkan Donald Trump, dimana pada saat itu sebenarnya dari jumlah suara pemilih keseluruhan Hilary Clinton lebih unggul sekitar 3 juta suara, tetapi Donald Trump lebih unggul jumlah electoral vote nya, sehingga Donald Trump dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi presiden.Tetapi untuk kondisi tahun 2020 ini Joe Biden diprediksi juga unggul sekitar 5 juta pemilih suara
Keengganan Donald Trump untuk mengakui kekalahannya ini tidak pernah terjadi sebelumnya di AS. Biasanya calon presiden AS yang dari real count sudah diprediksi kalah, akan dengan besar hati mengaku kalah dan memberi selamat kepada pemenang pemilu, sehingga bisa segera dimulai proses perpindahan kekuasaan.

Keengganan Donald Trump ini menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran di AS, karena akan berakibat tidak mulusnya proses perpindahan kekuasaan yang akan sangat mengancam rakyat AS yang sedang menghadapi krisis pandemi Covid 19, dimana AS sekarang adalah negara terbesar didunia dalam hal jumlah rakyatnya yang terjangkit Covid 19.

Lalu, apakah keengganan Donald Trump untuk mengaku kalah ini melanggar UU di AS? Ternyata jawabannya tidak, karena tidak diatur dan juga memang pengumuman resmi dari "KPU pusat" di pemerintah Federal AS belum ada. Kalau toh nanti sudah diumumkan, kalaupun Donald Trump masih tidak mau mengakui, juga tidak melanggar UU di AS, karena dia kelihatannya masih mau menuntut ke Mahkamah Agung, walaupun banyak pihak menganggap tidak akan mungkin menang, sehingga hanya akan mengulur-ulur waktu saja.

Dengan tingkah lakunya itu, walaupun Donald Trump tidak melanggar Undang-undang tetapi telah melanggar tata krama dan sopan santun yang dipegang teguh oleh umumnya para politikus di AS selama ini. Perkiraan saya kedepan akan ada study yang mendalam di AS terkait kejadian yang akan mengubah hukum dan UU di AS.

Fenomena yang menarik dari figur Donald Trump ini adalah karakteristiknya yang tidak konvensional dalam perpolitikan di AS. Dia mempunyai banyak skandal, suka melecehkan perempuan, beberapa kali kawin cerai, dicurigai banyak melakukan penipuan dalam berusaha baik dalam hal pembayaran pajak maupun dalam menjalankan perusahaannya.

Halaman
123
Tags
Opini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved