Breaking News:

Berita Pemprov Kalimantan Timur

Rombogan Wartawan Kunjungi Muara Adang, Melihat Komitmen Warga Desa Menjaga Hutan Mangrove

Rombongan para wartawan media cetak, online, radio dan televisi lokal dan nasional itu langsung disambut Kepala Desa

HUMASPROV KALTIM/FATHUR AL QADRI
HUTAN MANGROVE - Masyarakat menjaga hutan mangrove di bibir pantai Desa Muara Adang, Log Ikis, Kabupaten Pasir. 

MUARA ADANG - Kunjungan jurnalistik dalam rangka tindak lanjut workshop pembelajaran jurnalistik peningkatan pemahaman kesadartahuan publik untuk melindungi hutan, salah satunya dilakukan ke Desa Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser.

Rombongan yang terdiri dari para wartawan media cetak, online, radio dan televisi lokal dan nasional itu langsung disambut Kepala Desa Muara Adang, Kurniansyah. "Kami sangat berterimakasih karena desa kami diusulkan menjadi bagian dari program FCPF Carbon Fund," kata Kurniansyah.

Ia menjelaskan bahwa komitmen masyarakat Muara Adang untuk menjaga hutan mangrove dan tutupan hutan alam di sekitar mereka sudah berlangsung sejak para leluhur mereka. "Ada atau tidak program FCPF, kami akan tetap menjaga hutan kami. Karena itulah sumber penghidupan kami," jelas Kurniansyah.

Sudah sejak lama desa berpenduduk 1783 jiwa dengan 642 kepala keluarga itu tidak membolehkan penggunaan pukat harimau di sekitar teluk desa mereka untuk menangkap ikan dan udang.

Nelayan setempat tidak mencari ikan ke laut lepas, tapi hanya di sekitar Teluk Adang. Sebab itulah, mereka tidak ingin teluk dan mangrove mereka rusak karena penggunaan alat yang merusak ekosistem lingkungan.

"Kita akan lihat barisan mangrove di bibir pantai yang masih terus kami jaga. Luas cagar alam hutan kami seluruhnya sekitar 3000 hektar," ungkap Kurniansyah.

Selain itu, Pemerintah Desa Muara Adang terus berupaya meyakinkan masyarakat setempat untuk mendukung pengembangan tambak ramah lingkungan (silvofisheri). Tambak yang di tengahnya bisa ditanami tumbuhan laut seperti mangrove dan rambai laut.

Namun diakuinya, mereka masih harus berhadapan dengan pandangan masyarakat yang menolak rencana tersebut, karena menilai rencana itu hanya tahapan untuk mengambil alih lahan-lahan yang mereka kelola dan merupakan areal cagar alam Muara Adang.

"Kesulitan kami karena sebagian masyarakat berpandangan belum sama dengan pemerintah. Mereka beranggapan jika areal mereka ditanami mangrove, mereka takut lahan diambil negara karena merupakan areal cagar alam. Padahal tidak seperti itu," kata Kurniansyah saat meninjau demplot tambak ramah lingkungan, Sabtu (14/11).

Umumnya masyarakat membuka tambak seluas-luasnya, tanpa meninggalkan satu pun tumbuhan. Cara ini sangat berbeda dengan silvofisheri yang tetap menempatkan mangrove di tengah dan sekitar tambak.
Dijelaskan, sebenarnya status cagar alam di sini tidak sepenuhnya terkunci. Masyarakat masih bisa memanfaatkan lahan untuk kehidupan ekonomi sehari-hari.

Alasannya, desa ini sudah ada sejak ratusan tahun dulu, sedangkan status cagar alam baru ditetapkan pada 1984. Karena itu masyarakat ingin lepas dari cagar alam.

Kurniansyah menyebut, pihaknya akan berjuang untuk mengusulkan tuntutan masyarakat agar ada enclave kawasan bersama beberapa desa lainnya agar masyarakat lebih mudah dan mendukung silvofisheri.

Saat ini Desa Muara Adang memiliki tambak ramah lingkungan seluas 25 hektar (demplot) ditambah 70 hektar yang dikerjakan tahun ini, serta tambahan 90 hektar untuk tahun depan. Kunjungan jurnalistik juga didampingi Biro Humas Setda Provinsi Kaltim dan DDPI Kaltim. (sul/adv)

Editor: Achmad Bintoro
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved