Pesta Demokrasi di Tengah Pandemi Bisa Jadi Solusi?

JELANG Pemilihan Kepala Daerah ( pilkada) serentak di 270 daerah yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, angka pasien positif Covid-19 mengalami lonjakan. Jika dalam satu bulan ke belakang, angka pasien positif bertambah di rata-rata 3.000-4.000 pasien perhari, pada Jumat (13/11) lalu angka positif melonjak hingga 5.444 kasus.

Angka ini tentu bukan capaian yang baik untuk suatu negara yang akan menjalankan pesta demokrasi di tengah kondisi pandemi. Kebijakan Tripartit antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu yang kekeuh untuk terus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, sudah menuai banyak pertentangan dari sejumlah kalangan, baik organisasi massa maupun akademisi.

Namun, hal ini tidak juga diindahkan meski setidaknya terdapat juga puluhan kepala daerah serta petugas pemilu daerah termasuk tiga komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dinyatakan positif Covid-19 pada September 2020 lalu.

Memang bukan hanya Indonesia yang menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan ini. Penyelenggaraan pemilihan juga dilakukan di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat salah satunya.

Negeri Paman Sam tersebut telah melaksanakan Pemilihan Umum untuk menentukan anggota parlemen dan presiden terpilih pada Selasa (3/11) kemarin.
Kekhawatiran baru dicetak oleh Amerika karena, berdasar pada catatan John Hopkins University pada Kamis (5/11) waktu setempat, tercatat 102.831 kasus positif Covid 19 baru dan 1.210 orang meninggal dunia dalam kurun 24 jam.

Lonjakan angka positif Corona saat menyelenggarakan pemillihan juga terjadi di negara tetangga, Malaysia. Pilihan Raya Negeri (PRN) yang dilakukan di Sabah diduga menjadi pemicu melonjaknya angka positif Covid-19.

Pasalnya, pada Senin (5/10) sebanyak 432 kasus baru muncul dan sebagian besar berasal dari Sabah. Hal ini merupakan angka tertinggi penularan sejak Malaysia memberlakukan lockdown ketat pada awal Maret 2020.

Pilkada Serentak Sebagai Solusi?
Pilkada Serentak 2020, dikatakan oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merupakan satu dari sekian banyak kebijakan untuk penanganan Covid -19 di Indonesia.

Jelas mereka, pada saat penyampaian visi dan misi, calon kepala daerah mampu menjawab tantangan untuk penanggulangan penyebaran virus di daerahnya masing-masing. Sehingga masyarakat diharapkan mampu memilih kandidat yang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam masalah yang sedang dihadapi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua DPR, Puan Maharani yang menjelaskan penanganan pandemi akan menjadi lambat jika Pilkada Serentak terus diundur.