Breaking News:

Opini

Netralitas Polri dalam Pilkada 2020

PESTA demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 sudah memasuki tahapan penting, yakni kampanye dan hari pencoblosan

Editor: Tohir
Netralitas Polri dalam Pilkada 2020
Ilustrasi
Ilustrasi Opini Netralitas Polri

PESTA demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 sudah memasuki tahapan penting, yakni kampanye dan hari pencoblosan yang digelar pada 9 Desember 2020. Itu artinya seluruh rakyat, kontestan politik, serta perangkat negara yang terkait erat di dalamnya akan menyongsong hajatan besar yang tinggal bilangan hari.

Para pasangan calon (Paslon) kepala daerah yang ikut kontestasi Pilkada 2020 sudah hilir mudik keluar masuk daerah, mencari simpati, menebar janji, menyampaikan visi misi ke masyarakat calon pemilih.

Seperti yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pilkada 2020 digelar serentak di 270 daerah, termasuk 8 kabupaten/kota di Kalimantan Timur dan 4 kabupaten serta Pilkada Gubernur Kalimantan Utara.

Dalam proses demokrasi, sebagai rakyat yang peduli pada kemajuan daerahnya, tentu harus ikut berpartisipasi serta mempersiapkan diri menyukseskan pelaksanaan pilkada secara tertib, aman, berkualitas, tanpa hoax dan money politics.

Memang, tidak semua warga negara dapat menggunakan hak pilihnya. TNI dan Polri misalnya. Keduanya merupakan aparat penegak hukum yang harus bisa menjaga netralitas dalam proses Pemilihan Kepala Daerah. Setidaknya Polri dalam penegakan hukum dan netralitas dalam pemilu harus mempertimbangkan beberapa hal yang saling berkaitan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat (1) telah diatur secara jelas bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak boleh melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Meski demikian, teori dan praktik acapkali berbanding terbalik. Masih saja oknum anggota Polri terjebak dalam aktivitas politik seperti menjalin 'keakraban' dengan para kontestan politik demi mencapai kepentingan sebuah partai politik. Keadaan tersebut jelas akan membuat netralitas mereka sebagai perangkat negara tercederai.

Dalam Pilkada serentak yang dihelat tahun ini, netralitas Polri diharapkan dapat terjaga sehingga iklim perpolitikan Indonesia bisa semakin baik dan kondusif. Sikap netralitas tersebut sangat dibutuhkan kehadirannya tentunya tanpa harus menghilangkan hak-hak politik anggota Polri yakni hak dipilih dan hak memilih.

Pada akhirnya pemilihan demokratis tidak terbatas pada tata cara memilih calon, akan tetapi bagaimana menggelar pesta demokrasi yang jujur, adil, berkualitas dan bermartabat di tengah maraknya kecurangan-kecurangan politik.

Di pundak Polri memikul tugas yang tak ringan yakni memberikan pengamanan dan pengawalan pada rangkaian kegiatan pesta demokrasi: Pilkada serentak 2020. Kapolri Jenderal Idham Azis mengingatkan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk tidak ikut-ikutan beroperasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak yang digelar pada 9 Desember 2020.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved