Breaking News:

Berita Pemkab Kutai Barat

Dipatok Rp 3,3 Juta, Pemkab Kubar Akhirnya Tetapkan Besaran UMK dan UMSK 2021

ditetapkan besaran UMK Rp 3.309.555 dan UMSK Pertambangan ada Rp3.320.000 serta UMSK Perkebunan Rp 3.310.000.

Editor: Achmad Bintoro
HUMASKAB KUBAR
PENETAPAN UPAH - Plt Asisten I Faustinus Syaidirahman membuka rapat penetapan UMK dan UMSK 2021 di Hotel Loveta Barong Tongkok. Penetapan ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi pekerja dan perusahaan terlebih dalam menjaga stabilitas dunia usaha di masa pandemi covid-19. 

SENDAWAR - Setelah melalui serangkaian pembahasan, Pemkab Kubar akhirnya menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2021.

Dalam rapat yang dilaksanakan di aula Hotel Loveta Barong Tongkok, Kamis (19/11), ditetapkan besaran UMK Rp 3.309.555 dan UMSK Pertambangan ada Rp3.320.000 serta UMSK Perkebunan Rp 3.310.000.

Dalam sambutan tertulis Pjs Bupati Kubar H M Syirajudin SH MT yang dibacakan Plt Asisten I Faustinus Syaidirahman, disebutkan penetapan UMK dan UMSK 2021 dapat memberikan solusi bagi pekerja dan perusahaan terlebih dalam menjaga stabilitas dunia usaha di masa pandemi covid-19.

Turut hadir Kadisnaker, Perwalian Polres dan Kodim, Serikat Pekerja, Ketua Serikat Buruh, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kutai Barat dan Ketua Gabungan Pengusaha.

Rapat penetapan upah ini bertema ”Jadikan Penetapan UMK dan UMSK sebagai Harmonisasi antara Buruh Dan Pengusaha di Masa Pandemi.” Momen ini menjadi ajang Dewan Pengupahan untuk menyatukan persepsi dan mencari solusi terbaik dalam menghadapi tantangan dunia kerja saat ini.

Pjs Bupati mengatakan, merujuk pada nominal yang ditetapkan, tentu saja hal tersebut menjadi perhatian bersama. Kesejahteraan pekerja merupakan hal yang harus diperhatikan yang juga berimbang dengan kondisi perekonomian dan pasar global saat ini serta kemampuan finansial perusahaan itu sendiri.

Selanjutnya Pjs Bupati berpesan, mengingat betapa pentingnya agenda Rapat Penetapan Upah Minimum Kabupaten, kiranya hasil yang diperoleh dalam pertemuan ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur. Selanjutnya untuk semua perusahaan, kiranya dapat memanfaatkan forum ini secara optimal.

Tidak lupa Pjs Bupati mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir pun peduli dengan ragam program pembangunan. Diharapkan, ke depannya terbangun sinergitas yang baik antar seluruh pihak untuk menyukseskan pembangunan berkelanjutan di Kutai Barat.(adv/hms10/naw)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved